Materi 8 Pendudukan Jepang

Materi 8 Pendudukan Jepang

iwan setiawan

November 14, 2017

MATERI 8 PENDUDUKAN JEPANG

8a. Latar Belakang Masuknya Jepang Ke Indonesia

Jepang merupakan salah satu negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia. adapun masa kependudukan Jepang di Indonesia ada antara tahun 1942 hingga tahun 1945. Kedatangan negara Jepang ke Indonesia bermula pada tanggal 1 Maret 1942. Pada waktu itu, negara Jepang telah sukses mendaratkan tentara- tentaranya di pulau jawa dengan tiga titik , yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat dan Kranggan (Jawa Tengah).

Kedatangan Jepang di Indonesia tersebut berakibat pada suhu politik yang ada pada saat itu. Bahkan pemerintahan Belanda yang pada waktu itu masih berkuasa di Indonesia segera meneyerah tanpa syarat kepada Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Serah terima kekuasaan Belanda kepada pemerintahan Jepang tersebut kemudian diadakan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati.

Dengan berakhirnya serah terima tersebut, menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan akan dimulainya kekuasaan baru yang dipimpin oleh pemerintahan Jepang. Ketika pertama kali Jepang berkuasa di Indonesia, kemudian ia membentuk Indonesia menjadi tiga wilayah komando. Adapun ketiga wilayah komando tersebut yaitu meliputi tentara ke – 16 di Pulau Jawa dan Madura yang berpusat di wilayah Batavia , Tentara ke – 25 di Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan yang terakhir yaitu armada selatan ke -2 terdapat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara , dan Papua Barat yang berpusat di kota Makassar.

Pada saat orang Jepang datang ke Indonesia , mereka disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia (orang- orang Jawa). Hal tersebut dikarenakan masyarakat pada saat itu menganggap bahwa kedatangan tentara Jepang ke Indonesia telah sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Oleh karena sikap rakyat yang baik dan bersahabat tersebut telah memudahkan orang- orang Jepang dalam mendirikan pemerintahan militernya. Sikap rakyat Indonesia kapada orang – orang Jepang seperti tersebut disebabkan rakyat Indonesia tidak menyadari bahwasannya mereka telah mendapatkan propaganda dari pihak Jepang. 

Pihak Jepang mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia karena pihak Jepang, Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah “saudara tua”, jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama “Gerakan Tiga A”. juga slogan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia. Kemudian, Jepang pun mengangkat orang- orang pribumi untuk menduduki di berbagai kursi pemerintahan dengan menghapuskan prinsip turun temurun dan yang terakhir yaitu Jepang menetapkan wilayah- wilayah Voorstenlanden sebagai daerah istimewa (Kochi)

Adapun tujuan Jepang melakukan propaganda tersebut adalah untuk membuat masyarakat pribumi Indonesia menerima didirikannya pemerintahan militer, untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah militer agar dapat menghapuskan pengaruh- pengaruh barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa agar Jepang mendapatkan kemenangan ketika melakukan perang Asia Timur Raya.

1.         Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia

Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya kuning dari Jepang.

Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front ABCD (Amerika Serikat, Brittania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda) dengan Jenderal Wavel (dari Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung.

Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di Lautan Fasifik ini diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat singkat, Jepang telah dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina, Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS Repulse, sangat mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu persatu komandan Sekutu meninggalkan Indonesia, sampai terdesaknya Belanda dan jatuhnya Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan sekutu di bawah pimpinan Karel Doorman (Belanda) dapat mengadakan perlawanan dengan pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang.

Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942), kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Kemudian pada bulan Pebruari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali.

Pendudukan terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan Inggris. Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya menyerang pusat kekuasaan Belan¬da di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang.

8b. Masa Pendudukan/Penjajahan Jepang

Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7 Maret 1942), Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala ‘kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan Belanda).

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:

·       Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.

·       Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada di bawah kekuasaan Rikugun.

·       Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun.

1.    Pembentukan Pemerintahan Militer

Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer.

a.     Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatera. Pusatnya di Bukittinggi.

b.    Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).

c.      Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar.

Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara.

Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut.

a.  Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.

b.  Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.

c.   Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut.

a.  Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura.

b.  Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu.

Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat empat bu (semacam departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut.

1.     Somobu (Departemen Dalam Negeri).

2.     Zaimubu (Departemen Keuangan).

3.     Sangvobu (Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian.

4.     Kotsubu (Departemen Lalu Lintas).

5.     Shihobu (Departemen Kehakiman).

c. Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi :

1.     Jawa Barat : pusatnya di Bandung.

2.     Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.

3.     Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.

Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta.

Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer). Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo.

Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi.Waktu itu tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencosetsu (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito). Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunakan bahasa Jepang.

2. Pemerintahan Sipil

Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan system pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu.

Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian). Pemerintah pendudukan Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra (otonomi). Daerah ini ini disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico.

2.1. Organisasi Bersifat Sosial Kemasyarakatan Masa Jepang

1.         Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A dibentuk pada bulan Maret 1942 dan diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan Tiga A terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan gerakan ini adalah untuk menghimpun potensi bangsa guna kemakmuran bersama. Ternyata Gerakan Tiga A tidak berumur lama karena dirasa kurang efektif oleh Jepang sehingga dibubarkan, sebagai gantinya dibentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat).

2.    Putera

Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dibentuk pada 16 April 1943 dipimpin oleh Empat Serangkai. Tujuan Putera adalah untuk membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi untuk kepentingan perang melawan Sekutu. Mengapa Jepang berkeinginan mengajak tokoh nasionalis bergabung dalam Putera? Dalam tempo singkat Putera dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya adalah kumpulan organisasi profesi seperti, Persatuan Guru Indonesia, perkumpulan pegawai pos, radio dan telegraf, perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng dan Badan Perantara Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia.

Keberhasilan dalam perekrutan anggota, tidak dapat dipisahkan dari simpati rakyat terhadap para tokoh pemimpin Indonesia yang masih tinggi. Keberadaan Putera merupakan organisasi resmi pemerintah yang disebarluaskan melalui surat kabar dan radio, sehingga menjangkau sampai ke desa. Namun pemerintah militer Jepang sudah mengantisipasi keberadaan Putera yang strategis dan politis tersebut dengan memberikan kegiatan secara terbatas, khusus yang berkaitan dengan upaya menghapus pengaruh barat agar mendukung pemerintah militer Jepang. Meskipun Putera merupakan organisasi pemerintah Dengan segala kekurangannya, Putera dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para tokoh pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan mental guna menyongsong kemerdekaan dengan cara memonitor perkembangan kondisi dunia, memanfaatkan media massa, surat kabar dan radio untuk berkomunikasi dengan rakyat secara leluasa.

Ternyata apa yang dilakukan para pemimpin Indonesia dinilai oleh pemerintah Jepang hanya menguntungkan pihak Indonesia. Maka diputuskan untuk membubarkan Putera. Selanjutnya pemerintah Jepang membentuk organisasi baru yaitu:

3.         Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)

Agar rakyat Indonesia dapat dihimpun tenaganya lahir dan batin untuk digalang kebaktiannya pada Jepang. Dalam tradisi Jepang ada tiga dasar utama yang harus dimiliki tiap orang Jepang yaitu sikap rela mengorbankan diri, mempertebal persahabatan dan melaksanakan sesuatu harus menghasilkan bukti. Melalui Jawa Hokokai ini, tiga aspek tradisi Jepang tersebut dituntut pula dari rakyat Indonesia. Para pemimpin organisasi ini berada di bawah Gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan di tiap daerah dipimpin oleh Syucokan (Gubernur/Residen). Dengan terbentuknya Jawa Hokokai, maka kaum Nasionalis bangsa Indonesia mulai disisihkan dan kegiatan mereka dilarang. Keberadaan Jawa Hokokai adalah sebagai organisasi sentral yang terkendali dan merupakan kumpulan dari Hokokai/profesi, antara lain Izi Hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Pendidik), Fujinkai (Organisasi wanita) dan Keimin Bunko Syidosyo (pusat budaya). Kegiatan Hokokai adalah pelaksana pengerahan atau mobilisasi (penggerakan) barang yang berguna untuk kepentingan perang seperti : emas, permata, besi dan lain-lain.

4.         Pembentukan Chuo Sang In

Chuo Sang In adalah sebuah badan yang bertugas sebagai Dewan pertimbangan pusat yang berada langsung di bawah Panglima Tertinggi, tugasnya menyampaikan usul dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah militer Jepang mengenai pemerintahan dan politik

Dalam pelaksanaannya badan ini tidak dapat mencapai aspirasi rakyat, sebaliknya anggota badan memiliki kekuatan yang terbatas bahkan dapat dikatakan hanya sebagai robot Jepang

2.2. Organisasi Bentukan Jepang (Militer dan Semi-Militer) pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

Apa Pengertian/Arti Organisasi Militer Dan Semimiliter ?

Organisasi militer Jepang adalah organisasi yang dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer guna mempertahankan wilayah Indonesia, misalnya prajurit tentara. Dalam organisasi ini, pelatihan kemiliteran sangat ditekankan.

Organisasi semi militer Jepang adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer, namun lebih bersifat ke keamanan dan ketertiban serta kecenderungan untuk kesejahteraan rakyat. Pelatihan dibidang kemiliteran tetap ada, namun tidak begitu ditekankan.

2.2.1. ORGANISASI SEMI-MILITER

1). SEINENDAN

Seinendan (Korps Pemuda) adalah organisasi yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para pemuda berusia 14-22 tahun. Seinendan didirikan tepatnya pada tanggal 29 April 1943 dengan beranggotakan sekiranya 3500 orang pemuda dari seluruh Jawa.

Tujuan Jepang membentuk Seinendan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri.

Namun dibalik itu, ada tujuan lain dengan dibentuknya Seinendan ini. Jepang melatih para pemuda Indonesia juga dimaksudkan untuk memperoleh tenaga cadangan dari pemuda guna memenangkan peperangan Asia Timur Raya melawan Sekutu.

Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang.

Agar lebih efektif dan efisien, pengkoordinasian Seinendan diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah tingkat syu, diketuai syucokan. Begitu juga di daerah ken, ketuanya kenco dan seterusnya.

Adapun tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain, Latif Hendraningrat dan Sukarni.

2). KEIBODAN

Keibodan (Korps Kewaspadaan) adalah organisasi semimiliter yang anggotanya adalah pemuda berusia antara 25 sampai 35 tahun. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu Polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia.

Keibodan juga memiliki ketentuan utama agar setiap orang yang dapat masuk harus memiliki badan yang sehat dan berkepribadian baik. Jika dilihat dari usia anggotanya, keibodan lebih siap dan matang untuk membantu tentara Jepang dalam keamanan dan ketertiban.

Contoh kegiatan dalam membantu poisi yaitu mengatur lalu lintas dan pengamanan desa.

Organisasi Seinendan dan Keibodan didirikan di seluruh daerah Indonesia, meski namanya berbeda-beda. Misalnya di Sumatera dikenal dengan Bogodan dan di Kalimantan disebut dengan Borneo Konan Kokokudan/Sameo Konen Hokokudan. Selain di Indonesia, penduduk Cina juga mengenal organisasi ini dengan sebutan Kakyo Keibotai.

3). FUJINKAI

Fujinkai (Perkumpulan Wanita) adalah organisasi semi militer Jepang yang beranggotakan para wanita, dibentuk pada bulan Agustus 1943. Pembentukan organisasi ini di prakarsai oleh para istri pegawai daerah dan diketuai oleh isteri-istri kepala daerah tersebut.

Untuk anggota dari Fujinkai itu sendiri minimal harus berusia 15 tahun. Tugas utama Fujinkai ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus.

Saat situasi semakin memanas, Fujinkai dilatih militer sederhana, bahkan pada tahun 1944 dibentuk “Pasukan Srikandi” guna membantu perang melawan Sekutu.

4). SUISHINTAI (BARISAN PELOPOR)

Latar Belakang Suishintai

Latar belakang dibentuknya Suishintai yaitu atas dasar keputusan rapat Chuo-Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat). Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat pada tanggal 1 November 1944 yang kemudian Jepang membentuk organisasi bernama “Suishintai” dalam bahasa Indonesia “Barisan Pelopor”.

Tujuannya melalui organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia.

Suishintai juga mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda, walaupun menggunakan peralatan sederhana (seperti bambu runcing dan senapan kayu). Selain itu juga, Suishintai dilantih untuk menggerakkan massa, memperkuat pertahanan dan hal lain yang intinya untuk kesejahteraan rakyat.

Organisasi semimiliter “Suishintai” juga tergolong unik karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis, yaitu Ir. Soekarno (dibantu R.P Suroso, Otto Iskandardinata, dan Buntaran Martoatmojo).

Di bawah naungan Jawa Hokokai, organisasi ini memiliki anggota mencapai 60.000 orang. Dalam organisasi ini, dibentuk juga “Barisan Pelopor Istimewa” sejumlah 100 orang yang anggotanya dipilih dari berbagai asrama terkenal. Anggota “Barisan Pelopor Istimewa” ini antara lain yaitu Supeno, D.N. Aidit, Johar Nur, Asmara Hadi dan Sudiro sebagai ketuanya.

“Barisan Pelopor Istimewa” di bawah kepemimpinan para nasionalis menyebabkan organisasi ini berkembang pesat. Organisasi semi-militer ini dapat mengobarkan semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di Indonesia.

5). KAIKYO SEINEN TEISHINTI (HIZBULLAH)

Hizbullah (Tentara Allah) adalah organisasi semimiliter yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para sukarelawan khusus pemuda Islam. Rencana Jepang tersebut cepat menyebar di tengah masyarakat dan segera disambut positif dari tokoh-tokoh Masyumi, pemuda Islam Indonesia dan pihak lainnya.

Bagi Jepang, pasukan Islam ini digunakan untuk membantu memenangkan perang, namun bagi Masyumi pasukan Islam terebut digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Sehubungan dengan itu, pemimpin-pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri dari pemuda Islam. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1944 dibentuklah organisasi semimiliter yang terdiri dari pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamai Hizbullah (Tentara Allah) dalam istilah Jepangnya yaitu Kaikyo Seinen Teishinti.

Tugas pokok Hizbullah

a.          Sebagai tentara cadangan :

• ü  Membantu tentara Dai Nippon.
• ü  Melatih diri, jasmani dan rohani dengan segiat-giatnya.
• ü  Menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh.
• ü  Menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.

b.         Sebagai pemuda Islam

• ü  Membela agama dan umat islam di Indonesia.
• ü  Menyiarkan agama Islam.
• ü  Memimpin umat Islam untuk taat beragama.

Untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan Hizbullah, dibentulah pengurus pusat Hizbullah. Ketua pengurus pusat adalah K.H. Zainul Arifin dengan Wakilnya yaitu Moh. Roem. Anggota pengurus lainnya antara lain, Kyai Zarkasi, Prawoto Mangunsasmito dan Anwar Cokroaminoto.

Semangat ini tentunya bukan serta merta untuk membela Jepang, melainkan untuk tanah air tercinta. Jika barisan pelopor disebut sebagai organisasi semi-militer di bawah naungan Jawa Hokokai, maka Hizbullah merupakan organisasi semi-militer di bawah naungan Masyumi.

6). GOKUKUTAI

Gokukutai (Barisan Pelajar) adalah organisasi yang mengikutsertakan pelajar untuk berperang karena desakan militer akibat peperangan.

2.2.2. ORGANISASI MILITER RESMI

1). HEIHO

Heiho (Pasukan Pembantu Prajurit Jepang) adalah organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer, baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut.

Heiho dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kerajaan jepang pada tanggal 2 September 1942 yang kemudian pada bulan April 1945 menjadi cikal bakal organisasi ini.

Tujuan didirikannya Heiho yakni sebagai pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari tentara Jepang. Adapun kegiatannya yaitu :

ü  Membangun pertahanan.

ü  Menjaga kamp pertahanan.

ü  Membantu tentara Jepang dalam peperangan.

Organisasi ini memang dikhususkan untuk bidang kemiliteran sehingga jauh lebih terlatih dibanding organisasi-organisasi lainnya. Heiho sendiri juga dibagi menjadi beberapa bagian, baik di angkatan darat, angkatan laut maupun bagian kepolisian.

Jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang (sejak berdiri hingga akhir masa pendudukan Jepang). Dari total tersebut, 25.000 orang diantaranya adalah penduduk dari Jawa. Namun begitu, tidak ada seorang pun yang berpangkat pejabat (perwira), karena pangkat pejabat hanya untuk orang-orang Jepang saja.

2). PETA

PETA (Pembela Tanah Air) adalah organisasi militer yang dibentuk Jepang dengan tujuan menambah kesatuan tentara guna memperkuat organisasi sebelumnya, yaitu Heiho.

PETA didirikan secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943 atas usulan dari Gatot Mangkupraja kepada Letnan Jenderal Kumakici Harada (Panglima Tentara Jepang ke-16). Pembentukan PETA ini didasarkan pada peraturan pemerintah Jepang yang disebut dengan Osamu Seinendan nomor 44.

banyak masyarakat tertarik pada organisasi ini dan kemudian bergabung menjadi anggota PETA. Hingga akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, jumlah anggota PETA berkisar 37.000 orang di Jawa dan 20.000 orang di Sumatera. Di Sumatera, organisasi ini lebih dikenal dengan Giyugun (prajurit sukarela).

Orang-orang PETA ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dari Indonesia, terutama di bidang kemiliteran. Pada masa-masa selanjutnya, para pemimpin tersebut mampu membawa perubahan terhadap kondisi tanah air Indonesia.

Adapun tokoh-tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh besar diantaranya yaitu, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi dan Jenderal Ahmad Yani.

Perbedaan Antara Heiho dengan PETA

Heiho

ü  Organisasi Heiho secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.

ü  Heiho bertugas untuk mengumpulkan pajak dari rakyat.

ü  Didirikannya Heiho bertujuan untuk membantu tentara Jepang berperang melawan Sekutu.

ü  Tidak ada orang Indonesia yang berpangkat perwira dalam Heiho, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang (tidak diperbolehkan jadi perwira).

PETA

ü Organisasi PETA tidak secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang, namun langsung di bawah pemerintahan Jepang.

ü Organisasi PETA bertugas sebagai mata-mata Jepang, baik itu dalam membela atau mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan Sekutu.

ü Organisasi PETA bertujuan untuk membantu tentara Jepang berperang melawan Sekutu (sama dengan Heiho).

ü PETA lebih fleksibel dalam kedudukannya, dalam hal kepangkatan ada orang Indonesia yang menjadi perwira (diperbolehkan jadi perwira).

Materi 8c Perang Melawan Jepang

Materi 8c Perang Melawan Jepang

iwan setiawan

November 14, 2017

MATERI 8 PENDUDUKAN JEPANG

8c. Perang melawan Jepang

1.    Latarbelakang Perang

Di balik senyum manis dan propaganda yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan Sekutu. Jepang juga menguras aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya.

a.         Ekonomi Perang

Pada saat berkobarnya PD II, Indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang. Bahkan, Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentara Serikat dan melawan kekuatan Belanda.

Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self help atau Ekonomi Perang, yaitu hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan dan perang Jepang.

Kebijakan Ekonomi Perang yaitu :

1). Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang

    Hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Shokuryo  Konri Zimusyo (Kantor Pengelolaan Pangan).

2). Penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan.

3). Para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang.

b. Pengendalian di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.

Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti (kinrohosyi). Kegiatan kerja bakti itu meliputi, pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama.

Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang (Nippon Seishin). Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru dan melakukan gerak badan (taiso) serta seikerei.

Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan.

Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semimiliter sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah.Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader-kader yang memelopori program Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan.

c.     Pengerahan Romusa

Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya, kemudian di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai, yang ada di setiap daerah.

Rakyat Indonesia yang menjadi romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup, padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit bahkan mati kelaparan.

Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi romusa itu sebagai “Prajurit Ekonomi” atau “Pahlawan Pekerja”. Para romusa itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada periode itu sudah sekitar 300.000 tenaga romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja.

2.         Perang Melawan Tirani Jepang

Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah Kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenangwenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kempetai (polisi militer Jepang). Pada masa pendudukan Jepang banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kempetai. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kamp-kamp itu dapat kita temukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatra Barat. Kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan.

a. Aceh Angkat Senjata

Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawananan rakyat yang terjadi di Cot Plieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cot Plieng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap romusa, maka rakyat Cot Plieng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Cot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang.

Di Lhokseumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Cot Plieng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu. Karena Abdul Jalil menolak jalan damai, pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Cot Plieng.

Kemudian, pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942, saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Karena diserang, maka rakyat- pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelewang, bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan.

Kemudian, Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Cot Plieng, setelah Jepang membakar masjid. Banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya.

b. Perlawanan di Singaparna

Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat, yang rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap pendudukan Jepang, apalagi ketika mengetahui perilaku pemerintahan Jepang yang sangat kejam. Kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam—ajaran yang banyak dianut oleh masyarakat Singaparna. Atas dasar pandangan dan ajaran Islam, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang.

Perlawanan itu juga dilatarbelakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Pengerahan tenaga romusa dengan paksa dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketenteraman rakyat. Para romusa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Mereka umumnya tidak kembali karena menjadi korban keganasan alam maupun akibat tindakan Jepang yang tidak mengenal perikemanusiaan. Mereka banyak yang meninggal tanpa diketahui di mana kuburnya. Selain itu, rakyat juga diwajibkaan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat menjerat dan menindas rakyat, sehingga penderitaan terjadi dimana-mana.

c. Perlawanan di Indramayu

Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan adalah Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. kebijakan untuk mengerahkan tenaga romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita.

Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli, muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Lohbener.

d. Rakyat Kalimantan Angkat Senjata

Perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang terjadi di banyak tempat. Begitu juga di Kalimantan, di sana terjadi peristiwa yang hampir sama dengan apa yang terjadi di Jawa dan Sumatra. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pang Suma, seorang pemimpin Suku Dayak. Pemimpin Suku Dayak ini memiliki pengaruh yang luas di kalangan orang-orang atau suku-suku dari daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya.

Pang Suma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Mereka hanya berjumlah sedikit, tetapi dengan bantuan rakyat yang militan dan dengan memanfaatkan keuntungan alam rimba belantara, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh perlawanan berkobar dengan sengitnya. Namun, harus dipahami bahwa di kalangan penduduk juga berkeliaran para mata-mata Jepang yang berasal dari orang-orang Indonesia sendiri. Lebih menyedihkan lagi, para mata-mata itu juga tidak segan-segan menangkap rakyat, melakukan penganiayaan, dan pembunuhan, baik terhadap orang-orang yang dicurigai atau bahkan terhadap saudaranya sendiri. Adanya mata-mata inilah yang sering membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah.

Demikian juga perlawanan rakyat yang dipimpin Pang Suma di Kalimantan ini akhirnya mengalami kegagalan juga.

e. Perlawanan Rakyat Irian

Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan juga dialami oleh rakyat di Papua. Mereka mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, wajar jika kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang.

Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah “Gerakan Koreri” yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya bernama L. Rumkorem. Rakyat Irian memiliki semangat juang pantang menyerah, sekalipun Jepang sangat kuat, sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan. Rakyat Irian terus memberikan perlawanan di berbagai tempat.

Mereka juga tidak memiliki rasa takut. Padahal kalau ada rakyat yang tertangkap, Jepang tidak segan-segan memberi hukuman pancung di depan umum. Namun, rakyat Irian tidak gentar menghadapi semua itu. Mereka melakukan taktik perang gerilya. Tampaknya, Jepang cukup kewalahan menghadapi keberanian dan taktik gerilya orang-orang Irian. Akhirnya, Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Irian tersebut. Jepang akhirnya meninggalkan Biak. Oleh karena itu, dapat dikatakan Pulau Biak ini merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia.

f. Peta di Blitar Angkat Senjata

Penderiatan rakyat sangat berat. Tidak ada sedikit pun dari pemerintah pendudukan Jepang yang memikirkan bagaimana hidup rakyat yang diperintahnya.Yang ada pada benak Jepang adalah memenangkan perang dan bagaimana mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu. Namun, justru rakyat yang dikorbankan. Penderitaan demi penderitaan rakyat ini mulai terlintas di benak Supriyadi seorang Shodanco Peta yang akhirnya tumbuh kesadaran nasionalnya untuk melawan Jepang.

Perang Peta melawan Jepang dipimpin oleh Supriyadi seorang Shodanco/Komandan  Peta.

Penyebab Peta berperang melawan Jepang adalah penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan Jepang, seperti pengumpulan hasil padi, pengerahan romusa, semua dilakukan secara paksa dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.