Tes Formatif 9 PPKn
Silahkan kerjakan tes formatif materi 9 mata pelajaran PPKn
Sejarah : Materi 12 Peran Bangsa Indonesia Dalam Perdamaian Dunia
Materi Sejarah Indonesia : Peran Bangsa Indonesia Dalam Panggung Dunia (Perdamaian Dunia)
A.
LANDASAN IDEAL &
KONSTITUSIONAL LUAR NEGERI
Landasan Ideal
dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan
dasar negara Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan
politik luar negeri Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
alinea pertama.
Tujuan politik
luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
B. POLITIK
LUAR NEGERI BEBAS AKTIF & PELAKSANAANNYA
LAHIRNYA POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara
Blok Amerika (Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur), Indonesia memilih sikap tidak
memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan
Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam
pidatonya pada Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23
Maret–2 April 1947. Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas
dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, yang hanya bisa
dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta
menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia.
Tetapi walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak
kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk
menciptakan blok baru. Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut
campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok
raksasa itu.
Sikap yang
demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang
biasa disebut dengan istilah Bebas Aktif, yang artinya dalam menjalankan
politik luar negerinya Indonesia tidak hanya tidak memihak tetapi juga “aktif“
dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara
dua blok tersebut dengan cara “bebas“ mengadakan persahabatan dengan semua
negara atas dasar saling menghargai.
POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950 -1959)
Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi
Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang
segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh
pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di
Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik
bebas aktifnya.
Sejak pertengahan tahun 1950 an, Indonesia telah
memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting
dan monumental, seperti, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang
bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya
perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia
dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan
Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/ NAM).
·
POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA MASA SOEKARNO (DEMOKRASI TERPIMPIN)
Politik luar
negeri Indonesia pada masa ini bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam
era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia
internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom (nasionalis,
agama dan komunis) dimana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk
mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme).
Presiden
Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi
penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa
dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan
“Nefos” (New Emerging Forces). Soekarno menyatakan
bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan
antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru
bangkit atau negara-negara progresif (Nefos).
Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin
juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin
dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang
diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah
mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan
Irian Barat. Efek samping dari kerasnya usaha ke luar Soekarno ini adalah
ditinggalkannya masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi.
POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
Pada masa
pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor
ekonomi. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya
antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri
konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali
kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui
investasi dan bantuan dari pihak asing. Selanjutnya Indonesia juga terlibat
aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand
dan Filipina.
POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA ERA REFORMASI
Pada masa
pemerintahan Habibie, disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di
kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di
akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Lewat
usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter
Internasional/International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk
mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi.
Pada masa
pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara Barat
mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor- Timur dari NKRI. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks
kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian
kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan
mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan
hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer
agar kembali ke peran profesional.
Pada masa
presiden Megawati lebih memerhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam
penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD
1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi
wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya,
Kalimantan Selatan atau Timor Barat.
Pada masa pemerintahan SBY berhasil mengubah citra
Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan
banyak negara antara lain dengan Jepang. Politik
luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah
‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal
tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani
pihak-pihak yang sedang bermasalah.
C. PERAN
INDONESIA DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA
1.
PELAKSANAAN KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA) 1955
Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon
(Srilangka) Sir Jhon Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari Birma (U
Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan
(Mohammed Ali) dengan maksud mengadakan Konferensi Kolombo tanggal 28 April
sampai dengan 2 Mei 1954. Konferensi Kolombo telah menugaskan Indonesia agar
menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Atas undangan
Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo
(Birma/Myanmar, Srilangka, India, Indonesia, dan Pakistan) mengadakan
Konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954, yang dikenal dengan
sebutan Konferensi Panca Negara. Konferensi ini membicarakan persiapan
pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.
Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan
Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada Kepala Pemerintahan 25 (dua puluh
lima) negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang hanya satu
negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah (Central African
Federation), karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas
penjajahnya. Pada tanggal 18 April 1955
Konferensi Asia Afrika dilangsungkan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi
dimulai pada jam 09.00 WIB dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik
Indonesia Ir. Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua
Konferensi Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo.
Dasasila
Bandung :
•
Menghormati hak-hak dasar
manusia dan tujuan-tujuan, serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam
piagam PBB.
•
Menghormati kedaulatan dan
integritas teritorial semua bangsa.
•
Mengakui persamaan semua
suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil.
•
Tidak melakukan campur tangan
dalam soal-soal dalam negara lain.
•
Menghormati hak-hak tiap bangsa
untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai
dengan piagam PBB.
•
Tidak melakukan tekanan
terhadap negara-negara lain.
•
Tidak melakukan tindakan-tindakan
atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain.
•
Menyelesaikan segala
perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan,
dan lain-lain yang sesuai dengan piagam PBB.
•
Memajukan kerjasama untuk
kepentingan bersama.
•
Menghormati hukum dan
kewajiban-kewajiban internasional.
2. Gerakan
Non-Blok/Non Align Movement (NAM)
Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non Align Movement (NAM)
adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang
beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan
luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan
Blok Barat atau Blok Timur.
Tujuan GNB
mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar. Tujuan kedalam yaitu
mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh
tertinggal dari negara maju.
Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan
antara Blok Barat dan Blok Timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, negera-negara Non Blok menyelenggarakan Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT).
3. Misi
Pemeliharaan Perdamaian Garuda
Pengiriman
Misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman
Misi Garuda dilatarbelakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah
nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Ghamal Abdul
Nasser pada 26 Juli 1956.
Untuk kedua kalinya Indonesia mengirimkan kontingen
untuk diperbantukan kepada United Nations Operations for the Congo (UNOC)
sebanyak satu batalyon. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di
Kongo (Zaire sekarang). Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan Zaire
pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang saudara.
4.
Pembentukan ASEAN
Pada tanggal
5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antarmenteri luar negeri dari
lima negara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S
Rajaratman (Singapura), Narciso Ramos (Filipina) dan tuan rumah Thanat Khoman
(Thailand).
Pada 8 Agustus
1967 para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang
dikenal sebagai Bangkok Declaration.
Deklarasi
tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk
membentuk suatu organisasi kerja sama regional yang disebut Association of
South East Asian Nations (ASEAN).
Menurut
Deklarasi Bangkok, Tujuan ASEAN adalah:
•
Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan
kebudayaan di Asia Tenggara.
•
Memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara.
•
Memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negara-negara
anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan
administrasi.
•
Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas
latihan dan penelitian.
•
Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri,
perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan standar kehidupan
rakyatnya.
•
Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara.
•
Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan
organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada.
Lembar Kerja Siswa Tugas Corona
LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
PEMBELAJARAN VIRUS CORONA ( COVID-19)
Nama :
…………………………………………
NIS :
……………………………………..
Kelas :
………………………………
PETUNUJUK
PENGISIAN LKS :
1.
Cermatilah
berbagai informasi tentang Virus dan Virus Corona dari berbagai sumber baik
yang diberikan oleh guru atau berasal dari sumber lain yang dapat siswa akses
dari berbagai mas media.
2.
Materi
pada LKS ini hanya merupakan salah satu sumber belajar alternatif
3.
Isilah/lakukan
tugas yang diberikan dalam LKS dengan lengkap
4.
Untuk
tugas berupa produk rancangan, dikumpulkan pada saat Proses Pembelajaran
melalui tatap muka mulai aktif kembali (produk
difoto terlebih dahulu dan dikirim melalui media sosial yang dapat
terhubung dengan wali kelas masing-masing )
5.
Tugas
diserahkan paling lambat tanggal 21 Maret 2020
MATERI :
INTERNATIONAL PROTOCOL TO RESPONSE
COVID-19
(Sumber : World Health Organization)
The Global Response & Next Steps
1. The COVID-19 virus is a new pathogen that is
highly contagious, can spread quickly, and must be considered capable of
causing enormous health, economic and societal impacts in any setting. It is
not SARS and it is not influenza. Building scenarios and strategies only on the
basis of well-known pathogens risks failing to exploit all possible measures to
slow transmission of the COVID-19 virus, reduce disease and save lives.
COVID-19 is not SARS and it is not
influenza. It is a new virus with its own characteristics. For example,
COVID-19 transmission in children appears to be limited compared with
influenza, while the clinical picture differs from SARS. Such differences, while
based on limited data, may be playing a role in the apparent efficacy of
rigorously 19 applied non-pharmaceutical, public health measures to interrupt
chains of human-tohuman transmission in a range of settings in China. The
COVID-19 virus is unique among human coronaviruses in its combination of high
transmissibility, substantial fatal outcomes in some high-risk groups, and
ability to cause huge societal and economic disruption. For planning purposes,
it must be assumed that the global population is susceptible to this virus. As
the animal origin of the COVID-19 virus is unknown at present, the risk of
reintroduction into previously infected areas must be constantly considered.
The novel nature, and our continuously evolving understanding, of this coronavirus
demands a tremendous agility in our capacity to rapidly adapt and change our
readiness and response planning as has been done continually in China. This is
an extraordinary feat for a country of 1.4 billion people.
2. China’s uncompromising and rigorous use of
non-pharmaceutical measures to contain transmission of the COVID-19 virus in
multiple settings provides vital lessons for the global response. This rather
unique and unprecedented public health response in China reversed the
escalating cases in both Hubei, where there has been widespread community
transmission, and in the importation provinces, where family clusters appear to
have driven the outbreak.
Although the timing of the outbreak
in China has been relatively similar across the country, transmission chains
were established in a wide diversity of settings, from megacities in the north
and south of the country, to remote communities. However, the rapid adaptation
and tailoring of China’s strategy demonstrated that containment can be adapted
and successfully operationalized in a wide range of settings. China’s
experience strongly supports the efficacy and effectiveness of anchoring
COVID19 readiness and rapid response plans in a thorough assessment of local
risks and of utilizing a differentiated risk-based containment strategy to
manage the outbreak in areas with no cases vs. sporadic cases vs. clusters of
cases vs. community-level transmission. Such a strategy is essential for
ensuring a sustainable approach while minimizing the socio-economic impact.
3. Much of the global community is not yet
ready, in mindset and materially, to implement the measures that have been
employed to contain COVID-19 in China. These are the only measures that are
currently proven to interrupt or minimize transmission chains in humans.
Fundamental to these measures is extremely proactive surveillance to
immediately detect cases, very rapid diagnosis and immediate case isolation,
rigorous tracking and quarantine of close contacts, and an exceptionally high
degree of population understanding and acceptance of these measures.
Achieving the high quality of
implementation needed to be successful with such measures requires an unusual
and unprecedented speed of decision-making by top leaders, operational
thoroughness by public health systems, and engagement of society. 20 Given the
damage that can be caused by uncontrolled, community-level transmission of this
virus, such an approach is warranted to save lives and to gain the weeks and
months needed for the testing of therapeutics and vaccine development.
Furthermore, as the majority of new cases outside of China are currently
occurring in high and middleincome countries, a rigorous commitment to slowing
transmission in such settings with non-pharmaceutical measures is vital to
achieving a second line of defense to protect low income countries that have
weaker health systems and coping capacities. The time that can be gained
through the full application of these measures – even if just days or weeks –
can be invaluable in ultimately reducing COVID-19 illness and deaths. This is
apparent in the huge increase in knowledge, approaches and even tools that has
taken place in just the 7 weeks since this virus was discovered through the
rapid scientific work that has been done in China.
4. The time gained by rigorously applying
COVID-19 containment measures must be used more effectively to urgently enhance
global readiness and rapidly develop the specific tools that are needed to
ultimately stop this virus.
COVID-19 is spreading with
astonishing speed; COVID-19 outbreaks in any setting have very serious
consequences; and there is now strong evidence that non-pharmaceutical
interventions can reduce and even interrupt transmission. Concerningly, global
and national preparedness planning is often ambivalent about such
interventions. However, to reduce COVID-19 illness and death, near-term
readiness planning must embrace the large-scale implementation of high-quality,
non-pharmaceutical public health measures. These measures must fully
incorporate immediate case detection and isolation, rigorous close contact
tracing and monitoring/quarantine, and direct population/community engagement.
A huge array of COVID-19 studies, scientific research projects and product
R&D efforts are ongoing in China and globally. This is essential and to be
encouraged and supported. However, such a large number of projects and products
needs to be prioritized. Without prioritizing, this risks compromising the
concentration of attention and resources and collaboration required to cut
timelines by precious weeks and months. While progress has been made, the
urgency of the COVID-19 situation supports an even more ruthless prioritization
of research in the areas of diagnostics, therapeutics and vaccines. Similarly,
there is a long list of proposed studies on the origins of COVID-19, the
natural history of the disease, and the virus’s transmission dynamics. However,
the urgency of responding to cases and saving lives makes it difficult for
policy makers to consider and act on such comprehensive lists. This can be
addressed by balancing studies with the immediate public health and clinical
needs of the response. Studies can be prioritized in terms of the largest
knowledge gaps that can be most rapidly addressed to have greatest immediate
impact on response operations and patient management. This suggests
prioritizing studies to identify risk factors for transmission in households,
institutions and the community; convenience sampling for this virus in the
population using existing surveillance systems; age-stratified
sero-epidemiologic surveys; the analysis of clinical case series; and cluster
investigations.
For countries with imported cases and/or outbreaks of
COVID-19
1. Immediately activate the highest level of
national Response Management protocols to ensure the all-of-government and
all-of-society approach needed to contain COVID-19 with non-pharmaceutical
public health measures;
2. Prioritize active, exhaustive case finding
and immediate testing and isolation, painstaking contact tracing and rigorous
quarantine of close contacts;
3. Fully educate the general public on the
seriousness of COVID-19 and their role in preventing its spread;
4. Immediately expand surveillance to detect
COVID-19 transmission chains, by testing all patients with atypical pneumonias,
conducting screening in some patients with upper respiratory illnesses and/or
recent COVID-19 exposure, and adding testing for the COVID-19 virus to existing
surveillance systems (e.g. systems for influenza-like-illness and SARI); and 22
5. Conduct multi-sector scenario planning and
simulations for the deployment of even more stringent measures to interrupt
transmission chains as needed (e.g. the suspension of large-scale gatherings
and the closure of schools and workplaces).
For uninfected countries
1. Prepare to immediately activate the highest
level of emergency response mechanisms to trigger the all-of-government and
all-of society approach that is essential for early containment of a COVID-19
outbreak;
2. Rapidly test national preparedness plans in
light of new knowledge on the effectiveness of non-pharmaceutical measures
against COVID-19; incorporate rapid detection, largescale case isolation and
respiratory support capacities, and rigorous contact tracing and management in
national COVID-19 readiness and response plans and capacities;
3. Immediately enhance surveillance for
COVID-19 as rapid detection is crucial to containing spread; consider testing
all patients with atypical pneumonia for the COVID-19 virus, and adding testing
for the virus to existing influenza surveillance systems;
4. Begin now to enforce rigorous application of
infection prevention and control measures in all healthcare facilities,
especially in emergency departments and outpatient clinics, as this is where
COVID-19 will enter the health system; and
5. Rapidly assess the general population’s
understanding of COVID-19, adjust national health promotion materials and
activities accordingly, and engage clinical champions to communicate with the
media.
For the public
1. Recognize that COVID-19 is a new and
concerning disease, but that outbreaks can managed with the right response and
that the vast majority of infected people will recover;
2. Begin now to adopt and rigorously practice
the most important preventive measures for COVID-19 by frequent hand washing
and always covering your mouth and nose when sneezing or coughing;
3. Continually update yourself on COVID-19 and its
signs and symptoms (i.e. fever and dry cough), because the strategies and
response activities will constantly improve as new information on this disease
is accumulating every day; and
4. Be prepared to actively support a response to
COVID-19 in a variety of ways, including the adoption of more stringent ‘social
distancing’ practices and helping the high-risk elderly population. 23
For the international community
1. Recognize that true solidarity and
collaboration is essential between nations to tackle the common threat that
COVID-19 represents and operationalize this principle;
2. Rapidly share information as required under
the International Health Regulations (IHR) including detailed information about
imported cases to facilitate contact tracing and inform containment measures
that span countries;
3. Recognize the rapidly changing risk profile
of COVID-19 affected countries and continually monitor outbreak trends and
control capacities to reassess any ‘additional health measures’ that
significantly interfere with international travel and trade.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
:
1.
Terjemahkanlah, cermati dan pahami artikel berjudul INTERNATIONAL PROTOCOL TO
RESPONSE COVID-19 untuk memahami virus Corona.
2.
Carilah
berbagai sumber belajar tentang Virus Corona, dapat bersumber dari guru atau
hasil browsing oleh siswa sendiri.
3.
Virus
memiliki beberapa jenis, secara umum memiliki karakteristik, klasifikasi dan
penyakit-penyakit yang dapat disebabkannya yang khas . Analisislah karakteristik virus
berdasarkan :
a.
Ciri-ciri
virus
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
b.
Bentuk
virus
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
c.
Struktur
virus
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
d.
Cara
hidup virus
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
e.
Perkembangbiakan
virus
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
f.
Klasifikasi
Virus
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
g.
Penyakit
yang disebabkan virus
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
4.
Virus
Corona merupakan satu jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit dan sedang
mewabah. Evaluasilah berdasarkan berbagai sumber belajar terkait dengan :
a. -Latar Belakang mewabahnya virus
corona,
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….….
b. gejala terinfeksi virus corona,
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….………………………
c. cara penyebaran Virus Corona,
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
d. pencegahan terhadap terjangkitnya
Virus Corona
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
e. Cara penanganan
5.
Setelah
memcermati dan mempelajari materi “ Protokol
Penanganan Virus Corona “ dari materi alternative atau sumber lain,
a.Rancanglah media informasi sederhana tentang tahapan menerapkan protokol penanganan virus Corona
dalam media tertulis. (Dikerjakan dalam lembar Terpisah).
b. Bagaimana harus menanggapi secara bijak saat
ada stigma di masyarakat tentang virus corona ?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………
6.
Setelah
mencermati dan mempelajari materi tentang Cara Hidup Sehat, rancanglah media informasi sederhana tentang
bagaimana mengimplementasikan cara hidup
sehat. (Dikerjakan dalam lembar terpisah). Materia media informasi memuat :
a.
Menjaga
kebersihan diri
b.
Menjaga
kebersihan lingkungan sekitar
c.
Cara
menjaga kesehatan
d.
Olahraga
yang aman dan sehat
7.
Setelah
mencermati dan mempelajari tentang virus Corona dan merebaknya informasi di
berbagai media yang belum tentu kejelasannya atau kebenarannya. Jika menjadi
Agen Informasi Covid-19, Jelaskan bagaimana cara bersosialisasi yang bijak di
masyarakat agar tindakan dan informasi
yang disampaikan saat bersosialisasi membantu pencegahan menyebarnya wabah
penyakit yang disebabkan virus Corona ?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Social Distancing apaka itu
SOCIAL DISTANCING
Social distancing adalah istilah yang diterapkan untuk serangkaian
tindakan pengendalian infeksi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan
atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari jarak sosial adalah
untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang membawa infeksi, dan
orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan
penyakit, morbiditas dan pada akhirnya, kematian. [1] [2]
Social Distancing paling efektif ketika infeksi dapat ditularkan
melalui kontak droplet/tetesan (batuk atau bersin); kontak fisik langsung,
termasuk kontak seksual; kontak fisik tidak langsung (misal dengan menyentuh
permukaan yang terkontaminasi seperti fomite); atau transmisi melalui udara
(jika mikroorganisme dapat bertahan hidup di udara untuk waktu yang lama). [3]
Social distancing mungkin kurang efektif dalam kasus di mana
infeksi ditularkan terutama melalui air atau makanan yang terkontaminasi atau
oleh vektor seperti nyamuk atau serangga lain, dan lebih jarang dari orang ke
orang. [4]
Kelemahan dari Social distancing dapat berupa kesepian,
berkurangnya produktivitas, dan hilangnya manfaat lain yang terkait dengan
interaksi manusia.
Beberapa contoh Social Distancing yang digunakan untuk
mengendalikan penyebaran penyakit menular meliputi: [7] [8] [rujukan medis]
·
penutupan sekolah (proaktif atau reaktif) [9]
·
penutupan tempat kerja, [10] termasuk penutupan
terkait bisnis dan layanan sosial yang tidak mempertahankan fungsi utama dalam
masyarakat
·
isolasi
·
karantina
·
cordon sanitaire
·
sekuestrasi pelindung
·
pembatalan pertemuan massal seperti acara
olahraga, film, atau pertunjukan musik [12]
·
mematikan atau membatasi angkutan massal
·
penutupan fasilitas rekreasi (kolam renang
komunitas, klub pemuda, gimnasium) [13]
·
Tindakan "melindungi diri" untuk
individu termasuk membatasi kontak tatap muka, melakukan bisnis melalui telepon
atau online, menghindari tempat-tempat umum dan mengurangi perjalanan yang
tidak perlu [14] [15]
·
"Siku benjolan" (dan bukannya jabat
tangan untuk salam) dan "Dracula bersin" [16]
Apa langkah-langkah untuk Social Distancing?
Langkah-langkah jarak sosial diambil untuk membatasi kapan dan
di mana orang dapat berkumpul untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit
menular. Langkah-langkah jarak sosial meliputi membatasi sekelompok besar orang
yang datang bersama, menutup bangunan dan membatalkan acara.
Mengapa langkah-langkah Social Distancing digunakan?
Saat ini, langkah-langkah social distancing disarankan
sebagai cara untuk memperlambat penyebaran pandemic influensa. Para ahli
kesehatan telah melihat pandemi sebelumnya dan menemukan bahwa selama pandemi
1957-58, itu penyebaran penyakit ini melalui pertemuan publik seperti konferensi
dan festival. Dan selama pandemi ini, tingkat serangan tertinggi terlihat pada
anak-anak sekolah, karena kontak dekat mereka dalam lingkungan yang ramai.
Pakar kesehatan percaya bahwa menghindari kerumunan orang akan menjadi penting dalam
memperlambat penyebaran influenza pandemi.
Karena pandemi tidak bisa dihentikan begitu pandemi terjadi dimulai,
dan karena ahli kesehatan tidak tahu caranya banyak peringatan akan ada,
setelah pandemi influenza ditemukan di daerah kami, langkah-langkah social
distancing akan diterapkan sejak dini untuk memperlambat penyebaran penyakit. Beberapa
contoh langkah social distancing itu akan dilakukan selama pandemi meliputi:
·
perguruan tinggi negeri dan swasta menangguhkan
kelas, dengan beralih ke pembelajaran berbasis daring, begitu pula dengan semua
rapat dan pertemuan-pertemuan yang melibatkan masa banyak.
·
Perpustakaan umum dan pribadi memodifikasi pengoperasiannya
dan membatasi orang dari berkumpul.
·
Bisnis mengubah praktik perusahaan, pengaturan rencana
shift yang fleksibel, memiliki karyawan telecommute dan membatalkan semua rapat
besar atau konferensi.
·
Langkah-langkah social distancing lainnya yang
akan digunakan selama pandemi termasuk penutupan semua publik dan sekolah dan
fasilitas K-12 swasta, menutup semua penitipan anak pusat, pusat komunitas, mal
dan teater, seperti serta menangguhkan layanan di semua rumah ibadah.
·
Selain itu, selama pandemi semua indoor dan acara
di luar ruangan yang menarik banyak orang akan dibatalkan. Acara ini termasuk
acara olahraga, konser, parade, dan festival. Sistem angkutan massal juga dapat
ditutup sementara atau hanya digunakan untuk perjalanan penting.
Apa tindakan kesehatan masyarakat lainnya untuk membantu membatasi
penyebaran penyakit?
Tindakan kesehatan masyarakat lain yang digunakan untuk
membatasi penyebaran penyakit menular termasuk isolasi dan karantina. Isolasi
digunakan ketika seseorang sakit dan memiliki infeksi menular. Orang yang sakit
itu dipisahkan dari orang yang tidak sakit. Orang yang terisolasi mungkin
dirawat di rumah sakit, lainnya fasilitas kesehatan dan di rumah mereka sendiri.
Di sebagian besar kasus isolasi bersifat sukarela, tetapi federal, negara
bagian dan local pejabat kesehatan memiliki kekuatan untuk meminta isolasi orang
sakit untuk melindungi kesehatan masyarakat umum.
Ketika seseorang ditempatkan di karantina, mereka juga terpisah
dari yang lain. Meskipun orang itu tidak sakit pada saat ini, mereka terkena
menular penyakit, mungkin masih menjadi infeksi dan kemudian menyebar penyakit
kepada orang lain. Tindakan karantina lainnya termasuknmembatasi perjalanan mereka
yang telah terpapar penyakit menular, dan pembatasan pada orang yang dating atau
pergi ke area tertentu. Negara memiliki kekuatan untuk menegakkan karantina di
dalam perbatasan mereka.
Baik isolasi dan karantina dapat digunakan oleh kesehatan pejabat
selama pandemi influenza untuk membantu memperlambat penyebaran penyakit.
Apa yang dapat saya lakukan?
Meskipun mungkin terlihat sederhana, berlatihlah yang baik kebiasaan
kebersihan seperti mencuci tangan dan menutupi batuk Anda akan membantu
menghentikan atau memperlambatnya penyebaran banyak penyakit.
Selama pandemi, penting untuk dipahami apa yang mungkin
diminta atau diminta untuk dilakukan. Boleh jadi penting untuk mengikuti setiap
jarak sosial Kesehatan Masyarakat instruksi atau instruksi lain atau perintah
itu dapat diberikan. Jadi tolong tetap terinformasi dan rencanakan ke depan.
Situs Web yang tercantum di bawah ini dapat membantu Anda
mempersiapkan diri keadaan darurat kesehatan masyarakat, termasuk
kemungkinannya pandemi influenza.
1.
Johnson, Carolyn Y.; Sun, Lena; Freedman, Andrew
(2020-03-10). "Social
distancing could buy U.S. valuable time against coronavirus". Washington
Post. Retrieved 2020-03-11.
4.
"Interim Pre-Pandemic Planning Guidance: Community Strategy
for Pandemic Influenza Mitigation in the United States—Early, Targeted, Layered
Use of Nonpharmaceutical Interventions," CDC, Feb 2007
5.
…
9.
^ Cauchemez S, Ferguson NM, Wachtel C,
Tegnell A, Saour G, Duncan B, Nicoll A (2009). "Closure of schools during
an influenza pandemic". The Lancet Infectious Diseases. 9 (8):
473–481. doi:10.1016/s1473-3099(09)70176-8. PMID 19628172.
10.
^ Kumar S, Crouse Quinn S, Kim KH,
Daniel LH, Freimuth VS (2012). "The Impact of Workplace Policies and
Other Social Factors on Self-Reported Influenza-Like Illness Incidence During
the 2009 H1N1 Pandemic". American Journal of Public Health. 102 (1):
134–140. doi:10.2105/AJPH.2011.300307. PMC 3490553. PMID 22095353.
11.
^ "Social Distancing Support
Guidelines," Colorado Dept. of Public Health and Environment, March 2008.
12.
^ R. Booy and J. Ward, "Evidence compendium and advice on social
distancing and other related measures for response to an influenza
pandemic," National Centre for Immunisation Research and Surveillance.
14.
^ Glass RJ, Glass LM, Beyeler WE, Min HJ.
"Targeted Social Distancing Designs for Pandemic Influenza." Emerg
Infect Dis.2006;12(11):1671-1681. https://dx.doi.org/10.3201/eid1211.060255
17.
1 8. Santa
Clara County (Situs Web Departemen Kesehatan Umum (www.sccphd.org)
