A.
LANDASAN IDEAL &
KONSTITUSIONAL LUAR NEGERI
Landasan Ideal
dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan
dasar negara Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan
politik luar negeri Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
alinea pertama.
Tujuan politik
luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
B. POLITIK
LUAR NEGERI BEBAS AKTIF & PELAKSANAANNYA
LAHIRNYA POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara
Blok Amerika (Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur), Indonesia memilih sikap
tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali
diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di
dalam pidatonya pada Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal
23 Maret–2 April 1947. Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas
dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, yang hanya bisa
dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta
menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia.
Tetapi walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak
kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk
menciptakan blok baru. Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut
campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok
raksasa itu.
Sikap yang
demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang
biasa disebut dengan istilah Bebas Aktif, yang artinya dalam menjalankan
politik luar negerinya Indonesia tidak hanya tidak memihak tetapi juga “aktif“
dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara
dua blok tersebut dengan cara “bebas“ mengadakan persahabatan dengan semua
negara atas dasar saling menghargai.
POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950 -1959)
Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi
Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang
segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh
pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di
Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik
bebas aktifnya.
Sejak pertengahan tahun 1950 an, Indonesia telah
memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting
dan monumental, seperti, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang
bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya
perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam
membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan
Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/ NAM).
·
POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA MASA SOEKARNO (DEMOKRASI TERPIMPIN)
Politik luar
negeri Indonesia pada masa ini bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam
era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia
internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom (nasionalis,
agama dan komunis) dimana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk
mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme).
Presiden
Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi
penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa
dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan
“Nefos” (New Emerging Forces). Soekarno menyatakan
bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan
antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru
bangkit atau negara-negara progresif (Nefos).
Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin
juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin
dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan
maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari
dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian
Barat. Efek samping dari kerasnya usaha ke luar Soekarno ini adalah
ditinggalkannya masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi.
POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
Pada masa
pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor
ekonomi. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya
antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri
konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali
kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui
investasi dan bantuan dari pihak asing. Selanjutnya Indonesia juga terlibat
aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand
dan Filipina.
POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA ERA REFORMASI
Pada masa
pemerintahan Habibie, disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di
kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di
akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Lewat
usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter
Internasional/International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk
mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi.
Pada masa
pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara Barat
mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor- Timur dari NKRI. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks
kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian
kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan
mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan
hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer
agar kembali ke peran profesional.
Pada masa
presiden Megawati lebih memerhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam
penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD
1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi
wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya,
Kalimantan Selatan atau Timor Barat.
Pada masa pemerintahan SBY berhasil mengubah citra
Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan
banyak negara antara lain dengan Jepang. Politik
luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah
‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal
tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani
pihak-pihak yang sedang bermasalah.
C. PERAN
INDONESIA DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA
1.
PELAKSANAAN KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA) 1955
Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon
(Srilangka) Sir Jhon Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari Birma (U
Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan
(Mohammed Ali) dengan maksud mengadakan Konferensi Kolombo tanggal 28 April
sampai dengan 2 Mei 1954. Konferensi Kolombo telah menugaskan Indonesia agar
menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Atas undangan
Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo
(Birma/Myanmar, Srilangka, India, Indonesia, dan Pakistan) mengadakan
Konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954, yang dikenal dengan
sebutan Konferensi Panca Negara. Konferensi ini membicarakan persiapan
pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.
Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan
Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada Kepala Pemerintahan 25 (dua puluh
lima) negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang hanya satu
negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah (Central African
Federation), karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas
penjajahnya. Pada tanggal 18 April 1955
Konferensi Asia Afrika dilangsungkan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi
dimulai pada jam 09.00 WIB dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik
Indonesia Ir. Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua
Konferensi Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo.
Dasasila
Bandung :
•
Menghormati hak-hak dasar
manusia dan tujuan-tujuan, serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam
piagam PBB.
•
Menghormati kedaulatan dan
integritas teritorial semua bangsa.
•
Mengakui persamaan semua
suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil.
•
Tidak melakukan campur tangan
dalam soal-soal dalam negara lain.
•
Menghormati hak-hak tiap bangsa
untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai
dengan piagam PBB.
•
Tidak melakukan tekanan
terhadap negara-negara lain.
•
Tidak melakukan
tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan
kemerdekaan negara lain.
• Menyelesaikan segala
perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan,
dan lain-lain yang sesuai dengan piagam PBB.
•
Memajukan kerjasama untuk
kepentingan bersama.
•
Menghormati hukum dan
kewajiban-kewajiban internasional.
2. Gerakan
Non-Blok/Non Align Movement (NAM)
Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non Align Movement (NAM)
adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang
beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan
luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan
Blok Barat atau Blok Timur.
Tujuan GNB
mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar. Tujuan kedalam yaitu
mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh
tertinggal dari negara maju.
Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan
antara Blok Barat dan Blok Timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, negera-negara Non Blok menyelenggarakan Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT).
3. Misi
Pemeliharaan Perdamaian Garuda
Pengiriman
Misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman
Misi Garuda dilatarbelakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah
nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Ghamal Abdul
Nasser pada 26 Juli 1956.
Untuk kedua kalinya Indonesia mengirimkan kontingen
untuk diperbantukan kepada United Nations Operations for the Congo (UNOC)
sebanyak satu batalyon. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di
Kongo (Zaire sekarang). Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan Zaire
pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang saudara.
4.
Pembentukan ASEAN
Pada tanggal
5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antarmenteri luar negeri dari
lima negara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S
Rajaratman (Singapura), Narciso Ramos (Filipina) dan tuan rumah Thanat Khoman
(Thailand).
Pada 8 Agustus
1967 para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang
dikenal sebagai Bangkok Declaration.
Deklarasi
tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk
membentuk suatu organisasi kerja sama regional yang disebut Association of
South East Asian Nations (ASEAN).
Menurut
Deklarasi Bangkok, Tujuan ASEAN adalah:
•
Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan
kebudayaan di Asia Tenggara.
•
Memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara.
•
Memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negara-negara
anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan
administrasi.
•
Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas
latihan dan penelitian.
• Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri,
perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan standar kehidupan
rakyatnya.
•
Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara.
•
Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi
regional dan internasional yang ada.
Labels:
materi indonesia dalam panggung dunia,
sejarah
Thanks for reading MATERI 19 : INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA. Please share...!
