Archive for March 2019

Home » Arsip untuk March 2019

ini daftar nilai UTS Sejarah Indonesia / quizz materi 14. update (selasa, 9 april 2019)
untuk kelas X AKL 1, 2 dan 3

Adelia Agustina	X AKT 1	100
Anggi Lastari	X AKT 1	85
Anita	X AKT 1	95
Anita Juwitasari	X AKT 1	100
Aulia Nurrohmadona	X AKT 1	90
Dawulan Dewi Nurjanah	X AKT 1	100
Dini Salim	X AKT 1	95
Glintan Luvita Sari	X AKT 1	100
Hesti Mutiara	X AKT 1	95
Isma	X AKT 1	85
Isma Asari	X AKT 1
Kirana Uyunida	X AKT 1	95
Moh. Taufikurohman	X AKT 1	75
Monda Yani Br Barus	X AKT 1	85
Mutia Nandika Pratiwi	X AKT 1	90
Nafisah Alwi Puteri	X AKT 1	80
Nika Safitri	X AKT 1	90
Nur Azizah	X AKT 1	100
Nurul Awaliyah	X AKT 1	85
Putri Maulida Nurahma Utami	X AKT 1	75
Rachil Nadilla Putri	X AKT 1	90
Rahma Wardatul Jamilah	X AKT 1	95
Ratu Elita	X AKT 1	95
Rendy Irawan	X AKT 1	95
Resti Rendiasari	X AKT 1	75
Risti Rustiani	X AKT 1	100
Saldi Tunggal Jaya	X AKT 1	90
Sarah Destiyani	X AKT 1	85
Seli Septiani	X AKT 1	100
Shakilla Aura Bhakti	X AKT 1	90
Sifa Fitri Nur Aida	X AKT 1	95
Siti Mariatul Qibtiyah	X AKT 1	95
Syifaa Amalia	X AKT 1	90
Vina Roviana	X AKT 1	100

Ajeng Sri Mulya	X AKT 2	100
Ana Silva	X AKT 2	100
Angel May Belle Sagita	X AKT 2	85
Asha Mawarni	X AKT 2	90
Asri Sri Mulyati	X AKT 2	80
Divani Puteri	X AKT 2	100
Donita Febianza	X AKT 2	95
Elmalia Putri	X AKT 2	100
Elsa Alfina	X AKT 2	85
Fany Nuraeni	X AKT 2	100
Fatimah	X AKT 2	90
Firda Rahmawati	X AKT 2	80
Husnul Nur Khotimah	X AKT 2	85
Jasmin Nurul Fadia	X AKT 2	90
Jihan Syapitry	X AKT 2	85
Kemala Citra Febrianti	X AKT 2	90
Kirana Salsabila	X AKT 2	80
Lidya Triana Safitri	X AKT 2	85
Linda	X AKT 2	80
Muhammad Kaka Yoga Aditya	X AKT 2	95
Rike Zibrila Fadilah	X AKT 2	75
Rintan Ramdiani	X AKT 2	95
Ripa Mahal Kabul Izati	X AKT 2
Risha Putri Ananda	X AKT 2	95
Rista Aprila Suhandi	X AKT 2	90
Salwa Nabilla Pradina	X AKT 2	80
Selvia	X AKT 2	90
Siti Salma Rahmawati	X AKT 2	95
Sri Fauzian	X AKT 2	90
Tisa Oke Lestari Putri	X AKT 2	90
Vera Vianca Hartandi	X AKT 2	85
Vina Juwita	X AKT 2	95
Yuni Fauziah	X AKT 2	80

Ajeng Oktavia Gunawan	X AKT 3	95
Ajeung Putri Kartika Rahayu	X AKT 3	90
Alya Fatimah Zahra	X AKT 3	90
Bilkis Aquilla Suprapto	X AKT 3	90
Devika Maliana Tiannisa	X AKT 3	85
Elsa Anindia	X AKT 3	95
Hilma Rosdiana	X AKT 3	90
Imas Hermala Sari	X AKT 3	85
Imay Ayu Salimah	X AKT 3	90
Kania Tiarani Putri	X AKT 3	95
Khalilu Rachmatya	X AKT 3	75
Khillala Dieyar	X AKT 3	100
Khisti Syaidunnisa	X AKT 3	95
M. Sahrul Rizki	X AKT 3	90
M.Ryvhaldi Pratama	X AKT 3	95
Muhamad Hikmatulloh	X AKT 3	95
Mutiara Herlinda	X AKT 3	95
Natasha Aulia Agustin	X AKT 3	85
Nathania Zerlind	X AKT 3	85
Neng Desty Safitry	X AKT 3	95
Neng Dini Isdianti	X AKT 3	95
Nevi Melinda	X AKT 3
Novia Rahma	X AKT 3	100
Pitri Puji Rahmawati	X AKT 3	95
Puja Paradila Syahputri	X AKT 3	95
Rifanny Dwi Putri	X AKT 3	100
Rinrin Pratiwi	X AKT 3	90
Silva Sriwidi Astuti	X AKT 3	95
Sri Andini	X AKT 3	85
Suci Rahmawati	X AKT 3	95
Syalsa Syabila	X AKT 3	85
Tessa Rani	X AKT 3	95
Widia Saraswati	X AKT 3	95
Yulia Pebriani	X AKT 3	85

Yang Belum UTS Sejarah/Quizz Materi 14

Isma Asari

Yang Belum UTS Sejarah/Quizz Materi 14

Ripa Mahal Kabul Izati

Yang Belum UTS Sejarah/Quizz Materi 14

Nevi Melinda

demikianlah, yang nilainya masih kosong. itu karena belum mengerjakan UTS nya

atau nilainya masih dibawah KKM.

iwan setiawan March 21, 2019 Admin Indonesia

Daftar Nilai UTS Sejarah Indonesia

ini daftar nilai UTS Sejarah Indonesia / quizz materi 14. update (selasa, 9 april 2019) untuk kelas X AKL 1, 2 dan 3 Adelia Agustina ...

MATERI 14. SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK-EKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998)
KERJAKAN SOAL UTS ada linknya di paling Bawah

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORDE BARU

Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada tiga konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu:

1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak Pembangunan Lima Tahun Tahap III (1 April 1979-31 Maret 1984) maka pemerintahan Orde Baru menetapkan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

1. pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan;

2. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3. pemerataan pembagian pendapatan;

4. pemerataan kesempatan kerja;

5. pemerataan kesempatan berusaha;

6. pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;

7. pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan

8. pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

a. Pertanian

Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Pada Pelita I yang dicanangkan landasan awal pembangunan Pemerintahan Orde Baru, dititikberatkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan sektor pertanian. Tujuan Pelita I, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya.

Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang akan menjalankan program-program tersebut. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk Bimbingan Massal (Bimas) yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan sarana pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Di sisi lain pemerintah juga menciptakan Badan Urusan Logistik (BULOG).

Kemudian pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional. Untuk itu kemudian pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Maka lahirlah Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bagian dari pembangunan nasional. Badan Usaha Unit Desa (BUUD)/KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih dan obat-obatan).

Soeharto juga mengembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian lainnya seperti institusi penelitian seperti BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW).

Pemerintah Orde Baru membangun pabrik-pabrik pupuk untuk penyediaan pupuk bagi petani. Para petani diberi kemudahan memperoleh kredit bank untuk membeli pupuk. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi

Khusus, dan Intensif Khusus yang sudah terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budi daya padi di Indonesia

adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain adalah Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.

Jaringan irigasi teknis dibangun di berbagai daerah dan program pembibitan ditingkatkan. Di dalam Pelita I Pertanian dan Irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras.

Koperasi di pedesaan terus dipacu untuk meningkatkan produktivitasnya. Kebijakan terus mengalir guna menopang kegiatan di daerah pedesaan. BUUD yang semula hanya dilibatkan dalam program Bimbingan Massal (Bimas sektor pertanian pangan), kemudian ditingkatkan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tugas serta peranan yang terus dikembangkan. Instruksi Presiden (Inpres) No.4, Tahun 1973, Tentang Unit Desa dikeluarkan 5 Mei 1973, menjadi tonggak yuridis keberadaan KUD. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Instruksi Presiden No. 4, Tahun 1973, yang membentuk Wilayah Unit Desa (Wilud), pada akhirnya menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Dari sinilah lahir Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang berada di bawah Departemen Pertanian.

Para PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), juga menjadi salah satu program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas. Kelompecapir merupakan wadah temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan sesama petani, penyuluh, menteri atau bahkan dengan Presiden Soeharto. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah sampai tingkat pusat. Kelompencapir merupakan program Orde Baru di bidang pertanian yang dijalankan oleh Departemen Penerangan. Kelompencapir diresmikan pada 18 Juni 1984, dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.110/Kep/Menpen/1984.

b. Pendidikan

Pada masa kepemimpinan Soeharto pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada tiga hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan Sekolah Dasar Inpres (SD Inpres), program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Semuanya itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres No 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Dana pembangunan SD Inpres tersebut berasal dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya.

Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program pembangunan SD Inpres, hampir setiap tahun, ribuan gedung sekolah dibangun. Sebelum program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dilaksanakan, jumlah gedung SD yang tercatat pada tahun 1968 sebanyak 60.023 unit dan gedung SMP 5.897 unit. Pada awal Pelita VI, jumlah itu telah meningkat menjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung SMP. Pembangunan paling besar terjadi pada periode 1982/1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga periode 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.

Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu, pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta guru. Satu juta lebih guru ditempatkan di sekolah-sekolah inpres tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun.

Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984, di akhir Pelita (Pembangunan Lima Tahun) III. Dalam sambutannya peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepadamseluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (SD).

Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksankannya. Pemerintah hanya mengimbau orangtua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, di samping tenaga pengajarnya. Meski program wajib belajar tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah waktu itu beruapya mengatasinya melalui program beasiswa. Untuk itu, kemudian muncul program Gerakan Nasional-Orang Tua Asuh (GN-OTA).

Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Keberhasilan program wajib belajar 6 tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar (SD) sebesar 1,4 persen. Angka partisipasi SD menjadi 89,91 persen di akhir Pelita IV. Kenaikan angka partisipasi itu menambah kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak yang ikut program wajib belajar selanjutnya, menjadi 7-15 tahun, atau menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sepuluh tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1994.

Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan saat itu, yaitu peningkatan secara kuantitatif, baru kemudian memerhatikan kualitas atau mutu pendidikan.

Setelah perluasan kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa masih banyak penduduk yang buta huruf. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintahan Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau ”kejar”.

Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar disesuaikan dengan kondisi setiap tempat.

Keberhasilan program kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi hanya 28,8 persen. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen.

c. Keluarga Berencana (KB)

Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%.

Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Hampir setiap hari di TVRI. Selain di media massa, di papan iklan di pinggir-pinggir jalan pun banyak dipasang mengenai pesan pentingnya KB. Demikian pula dalam mata uang koin seratus rupiah dicantumkan mengenai KB. Hal itu menandakan bahwa Orde Baru sangat serius dalam melaksanakan program KB. Slogan yang muncul dalam kampanye-kampanye KB adalah “dua anak cukup, laki perempuan sama saja”.

Program KB di Indonesia, diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial.

Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF, karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi.

Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Pemerintah pun mengalokasikan sumber daya dan dana yang besar untuk program ini.

d. Kesehatan Masyarakat, Posyandu

Perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah pada tahun 1951, Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga.

Kemudian didirikan Health Centre (HC) di 8 lokasi, yaitu di Indrapura (Sumut), Bojong Loa (Jabar), Salaman (Jateng), Mojosari (Jatim), Kesiman (Bali), Metro (Lampung), DIY dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962 Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Konsep Bandung Plan terus dikembangkan, tahun 1967 diadakan seminar konsep Puskesmas. Pada tahun 1968 konsep Puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional dengan disepakatinya bentuk Puskesmas yaitu Tipe A, B & C. Kegiatan Puskesmas saat itu dikenal dengan istilah ’Basic’. Ada Basic 7, Basic 13 Health Service yaitu : KIA, KB, Gizi Mas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab, Pencatatan dan Pelaporan. Pada tahun 1969, Tipe Puskesmas menjadi A & B. Pada tahun 1977 Indonesia ikut menandatangi kesepakatan Visi : ”Health For All By The Year 2000”, di Alma Ata, negara bekas

Federasi Uni Soviet, pengembangan dari konsep ”Primary Health Care”. Tahun 1979 Puskesmas tidak ada pen’tipe’an, dan dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian Puskesmas yaitu ’ Micro Planning’danStratifikasiPuskesmas.

Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit.A, Fe, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya. Bahkan Posyandu saat ini juga menjadi andalah kegiatan penggerakan masyarakat (mobilisasi sosial) seperti PIN, Campak, dan Vit A.

Perkembangan puskesmas menampakan hasilnya pada era Orde Baru, salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Pada sensus 1971 hanya ada satu dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk. Sensus 1980, menunjukkan bahwa satu tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk.

UNTUK MENGERJAKAN QUIZZ, SILAHKAN KLIK DISINI

iwan setiawan March 19, 2019 Admin Indonesia

Perkembangan Politik &Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru (part-2)/UTS Sejarah

MATERI 14. SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK-EKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998) KERJAKAN SOAL UTS ada linknya di paling Bawah D. KEBIJAKAN...

UTS PPKn Semester Genap

Ujian Tengah Semester PPKn untuk kelas X AKL, OTKP, RPL dan BDP Materi PPKn yang di UTS kan adalah materi Bab 5 , dan ada soal yang diambil...

Sanam Teri Kasam (2016)

Pemeran : Mawra Hocane, Harshvardhan Rane, Mansh Chaudhary

menurut mimin nih film sangat bagus... ratingnya 9 deh.... kalau ga percaya, ayo nonton...

film bertema cinta tapi tak selamanya bersama, dimana seorang kakak mau berkorban demi cinta sang adik.

film ini sangat membuat para penonton ikut emosi dalam kesedihan dan kemarahan yang ditampilkan dalam film ini.dimana kehidupan dan cinta seorang pria bisa berubah karena seorang wanita biasa.

pokoknya sangat sedih deh, siapkan tisu dan ember untuk menampung airmata anda.

Sinopsis Sanam Teri Kasam

Saraswati ‘Saru’ Parthasarthy (Mawre Hocane) perempuan yang memiliki penampilan biasa yang memiliki ayah bernama Jayaram (Manish Chaudhary) yang memiliki watas keras dan menjunjung tinggi adat istiadat. Saraswati terus dicarikan jodoh oleh keluarganya sebab adiknya bernama Kavery. Kavery tidak akan menikah jika Sarawati menikah terlebih dulu.

Namun permasalahan setiap pria yang dijodohkan oleh Saraswati selalu menolak sebab Saraswati berpenampilan biasa saja. Permasalahan muncul saat Kavery bertengkar dengan pacarnya mengenai permasalahan pernikahan yang membuat Saraswati tertekan. Dia pun menemui pria yang tinggal satu apartemen dengannya bernama Inder Parihar (Harshvardhan Rane) untuk dapat mengubah penampilannya.

Inder keluar dari gedung menuju apotik bersama dengan Saraswati. Keluarnya dari gedung, penjaga gedung mencurigai mereka. Setelah kembali apartemen, Inder tergeletak di kasur, Saraswati mencoba untuk mengobatinya. Mereka tidak menyadari petugas gedung menyelidiki mereka hingga mengadu kepada Jayaram.

Jayaram lalu menghampiri kamar Inder bersama dengan teman-temannya yang membuat Saraswati dan Inder terkejut. Jayaram marah besar, dia memutuskan hubungan anak dengan Saraswati.

Setelah tidak lagi diakui anak oleh Jayaram, Saraswati tinggal di tempat lain. Suatu malam, Inder mengajak Saraswati pergi ke Dharavi untuk menemui seseorang bernama Mustakeen Bhai yang dapat mengubah penampilannya.

Di tempat Saraswati bekerja, dia diajak menikah oleh pria yang selama ini Saraswati sukai bernama Abhimanyu. Saraswati merasa senang dengan ajakan ini.

Di hari pernikahan adik Saraswati yaitu Kavery, Inder menjemput Saraswati untuk melihat adiknya menikah. Inder tidak membawa Saraswati ke tempat pernikahan adiknya secara langsung tetapi Inder membawa ke sebuah tempat yang sudah dia siapkan layar video agar Saraswati dapat melihat adiknya menikah. Sebelumnya Inder sudah menyisipkan cctv di berbagai tempat di acara pernikahan Kavery.

Inder melamar Saraswati yang selanjutnya dia pergi menemui Jayaram untuk meminta restu. Tiba di rumah Jayaram, dia melihat foto Saraswati dikalungkan bunga (Tanda meninggal) yang membuatnya marah kepada Jayaram. Setelah menemui Jayaram dia tertidur di atap gedung.

Keseokan harinya, Inder ditangkap oleh polisi sebab telah membuat keonaran atas laporan warga. Ketika berada, di kantor polisi dia meminta untuk menelepon Saraswati yang akan keluar dari rumah sakit. Permintaan Inder tidak dituruti dia pun membuat ulah lalu melarikan diri dari kantor polisi. Usahanya kabur, tetap gagal sebab polisi terus mengejar Inder. Inder lalu meminta satu permintaan untuk dibawa ke sebuah perpustakaan.

Kemudian Inder dan Saraswati melaksanakan pernikahannya dengan dihadiri oleh Inspektur polisi sebagai saksi. Saat itu mereka dikejutkan kehadiran Jayaram dan istrinya. Jayaram menyesali perbuatannya dia menyetujui pernikahan Inder dan Saraswati. Setelah melaksanakan jani suci, Saraswati dilarikan di rumah sakit sebab dia tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang dia derita.

demikianlah bollywood mania, untuk itu segera tonton filmnya dibawah ini.
selamat menonton ya...

untuk penutup saya putarkan lagu yang sedih

iwan setiawan March 17, 2019 Admin Indonesia

Nonton Film India : Sanam Tere Kasam (2016)

Sanam Teri Kasam (2016) Pemeran : Mawra Hocane, Harshvardhan Rane, Mansh Chaudhary menurut mimin nih film sangat bagus... ratingnya 9 deh.......

Pages 1 of 30 12 3 4 5 Next Last

One_Esc

Blog Kang One

Daftar Nilai UTS Sejarah Indonesia

Perkembangan Politik &Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru (part-2)/UTS Sejarah

UTS PPKn Semester Genap

Nonton Film India : Sanam Tere Kasam (2016)