MATERI 9
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MENGHADAPI
ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA
ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA
PETA KONSEP
A. Berbagai Pergolakan di
Dalam Negeri (1948-1965)
1. Konflik dan Pergolakan
yang Berkait dengan Ideologi
a. PKI Madiun
b. DI/TII
c. G30S/PKI
2. Konflik dan Pergolakan
yang Berkait dengan Kepentingan.
a. APRA
b. Andi Aziz
c. RMS
3. Konflik dan Pergolakan
yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan.
a. PRRI dan Persemesta
b. BFO
MATERI
A. Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965)
Pergolakan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tiga hal yaitu
Ideologi, Kepentingan, dan Sistem pemerintahan.
1. Ideologi
a. PKI di Madiun tahun 1948
➤ Latar Belakang
Pada tanggal 7
November 1945 PKI didirikan. Kemudian PKI yang dipimpin oleh Muso mulai
mengecam kebijakan politik dan pertahanan nasional. PKI memiliki cita-cita
ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis.
➤ Jalannya Pemberontakan
Pada September 1948 terjadi pertempuran bersenjata
antara pro PKI dan pro pemerintah. Pasukan PKI terpukul mundur sampai di Madiun
dan membentuk basis disana.
➤ Penumpasan
Pasukan
pemerintah mengirim operasi militer melalui Divisi Siliwangi I dan II dibawah
pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto.
Beberapa tokoh PKI seperti D.N. Aidit dan M.H. Lukman meloloskan diri ke
Tiongkok dan Vietnam. Adapun Muso berhasil terbunuh dan Amir Sjarifudin
tertangkap dan di hukum mati.
b. DI/TII
Pemberontakan terjadi di Jabar, Jateng, Aceh, Sulsel, Kalsel
Di daerah Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo.
Latar belakangnya adalah perjanjian renville yang menjadikan
terbentuknya negara bagian Pasundan dan mengharuskan pasukan RI termasuk
pasukan siliwangi pindah dari Jawa Barat. Namun laskar Hizbullah dan Sabilillah
di bawah pengaruh Kartosuwiryo menolak pindah dan membentuk Tentara Islam
Indonesia (TII).
Untuk memberantas pemberontakan ini tentara ini menggunakan operasi
Pagar Betis.
Di daerah Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. Pada
pemberontakan ini diakibatkan oleh perjanjian Renville yang mengharuskan TNI
pindah dari wilayah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Namun Amir Fatah yang menjadi
koordinator pasukan di wilayah tersebut tidak mau mengikuti TNI. Antara Amir
Fatah dan TNI sering timbul permasalahan, sehingga Amir Fatah memberontak
akibat Kartosuwiryo mengangkatnya menjadikannya sebagai Panglima TII di Jawa
Tengah. Namun pemberontakan ini tidak berlangsung lama karena tidak mendapatkan
dukungan dari penduduk. Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga terjadi
pemberontakan oleh K.H. machfudz yang mendukung AUI ( Angkatan Umat Islam).
Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalyon
426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang
anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah.
Di daerah Sulawesi Selatan
Pemberontakan dipimpin oleh Kahar Muzakar terjadi pada tanggal 7 Agustus 1953.
Latar
belakangnya adalah Kahar Muzakar meminta agar KGSS ( Komando Gerilya Sulawesi
Selatan) menjadi tentara dengan nama Brigade Hasanudin namun Pemerintah menolak
dan mengharuskan untuk menjadi anggota tentara harus memenuhi syarat dan lewat
seleksi.
Di daerah Kalimantan Selatan pemberontakan DI/TII
dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan bermula dari ALRI yang menjadi pasukan
utama menghadapi Belanda di wilayah Kalimantan Selatan mengalami penataan
ketentaraan, namun beberapa anggotanya mengalami kekecewaan dan memberontak
salah satunya adalah Ibnu Hajar. Di akhir tahun 1954 Ibnu Hajar bergabung
dengan DI/TII Kartosuwiryo yang menawarkan jabatan tinggi. Pada tahun 1963 Ibnu
Hajar menyerah dan dijatuhi hukuman mati.
Di daerah Aceh
pemberontakan di pimpin oleh Daud Beureuh. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh
ketetetapan pemerintah yang menjadikan Aceh sebagai bagian dari Provinsi
Sumatera Utara dan kehilangan status Daerah Istimewa sehingga para ulama yang
tergabung dalam Persatuan Ulama Aceh menolak kebijakan tersebut.
c. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)
➤ Latar Belakang
1) Perkembangan politik
pada saat itu didasarkan pada Nasakom ( Nasionalisme Agama dan Komunis)
2) Kondisi Ekonomi menurun
3) Keputusan pemerintah
membubarkan Masyumi dan PSI
4) PKI dengan menyusupkan
Ir. Surachman, seorang tokoh PNI, kedalam PNI.
5) PKI menyebarkan fitnah
bahwa pimpinan AD membentuk Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta.
➤ Jalannya Pemberontakan
PKI membentuk komando-komando yaitu :
Komando Pasopati
Komando Bima Sakti
Komando Gatot Kaca
Dipimpin Letnan
Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan
“Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira
di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke
dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Jakarta. Mereka adalah : Letnan Jenderal
Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal
Soeprapto, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir
Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean. Sedangkan
Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan, namun
putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta Gerakan 30 September
juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI,
yaitu : Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono.
Pada berita RRI pagi harinya, Letkol Untung lalu
menyatakan pembentukan “Dewan Revolusi”, sebuah
pengumuman yang membingungkan masyarakat.
➤ Penumpasan
Dalam situasi
tak menentu itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad)
Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan
Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui
ada dimana. Setelah berhasil menghimpun pasukan
yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun
segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di
daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa
Gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan
dan pendukung PKI juga terjadi. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada
Pancasila tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak
terjang PKI. G30S/PKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan
dari Partai Komunis Indonesia.
2. Konflik dan Pergolakan Antar Kepentingan
a. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
➤ Latar Belakang
Terbentuknya
APRA dilatarbelakangi ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan
pemerintah RIS. APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949
dengan dalih sebagai Ratu Adil. APRA beranggotakan
tentara KNIL yang tidak setuju dibentuknya APRIS di wilayah Pasundan. Basis
pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan
negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara
negara federal di Jawa Barat.
➤ Jalannya Pemberontakan
Pada bulan Januari
1950 Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Pasukan APRA mendapatkan
dukungan dari tokoh KNIL Belanda. APRA menyerang Kota Bandung dan dapat
menguasai beberapa tempat penting. Setelah itu, Westerling berusaha
menggulingkan kabinet RIS.
➤ Penumpasan
Untuk mengatasi
kekacauan pemerintah RIS mengirim pasukannya ke Bandung. Perdana Menteri Moh.
Hatta mengadakan perundingan dengan Komesaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil
perundingan mendesak agar Westerling meninggalkan Bandung. Akhirnya Westerling
dan pasukannya meninggalkan Badung dan sisa pasukannya berhasil dihancurkan.
b. Peristiwa Andi Aziz
➤ Latar Belakang
Peristiwa ini
dilatar belakangi oleh Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL
(pasukan Belanda di Indonesia) terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka
yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT).
➤ Jalannya Pemberontakan
Pemberontakan
Andi Aziz di Makassar diawali adanya kekacauan di Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi kekacauan
tersebut pemerintah mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor H.V. Worang
untuk meredakan ketegangan. Andi Aziz dan pasukannya menolak keputusan tersebut
dan tidak mau bekerja sama. Andi Aziz selanjutnya menyerang markas TNI di
Makassar dan dapat menguasainya.
➤ Penumpasan
Untuk menumpas pemberontakan ini dikirimkanlah Kolonel Alex
Kawilarang. Pertempuran antara pasukan
APRIS dan KNIL tidak dapat dihindarkan dan APRIS dapat memukul mundur musuh.
Selanjutnya pihak KNIL meminta untuk berunding. Hasilnya adalah
kedua pihak setuju untuk menghentikan tembak menembak dan dalam waktu dua hari
pasukan KNIL harus meningggalkan Makassar.
c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS dilakukan
dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan
negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur,
Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL.
3. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan.
a. Pemberontakan PRRI dan Permesta
Munculnya
pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh
Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di
Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa
tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Kekecewaan tersebut kemudian berlanjut dengan dibentuknya
dewan-dewan daerah.
Terdapat empat dewan daerah yang dibentu, yaitu :
1) Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
2) Dewan Gajah di Sumatra
Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
3) Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian.
4) Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel Ventje
Sumual
Pada tanggal 15 Februari
1958 Achmad Hoesain memproklamasikan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia) di
Padang Sumatra Barat.
b. Persoalan Negara Federal dan BFO
Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian
(BFO/ Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan
di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang
timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara
federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi
negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946
misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil
dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para
politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu
kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera
Merah-Putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh Negara Indonesia
Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi.
Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara
federal ini (1947).
Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi
pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu.
Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk
diajak bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh
Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana
(Negara Pasundan). Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr.
T. Mansur (Sumatera Timur). Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerjasama
dengan Belanda tetap dipertahankan BFO.
Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya,
pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO
selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II.
Dikemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling
mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah Konferensi Meja
Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin
lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, pembentukan
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah
psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS
diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL.
TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu
KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat
negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian
(Taufik Abdullah dan AB Lapian,2012.). Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan
KNIL Andi Aziz sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermin dari pertentangan
ini.
Namun selain pergolakan yang mengarah pada
perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi.
Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin
dipertahankan setelah KMB, harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin
agar negara-negara
bagian tersebut bergabung ke RI.
Labels:
disintegrasi bangsa,
pemberontakan G30S PKI,
sejarah indonesia
Thanks for reading Materi 9 Sejarah : Upaya Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa . Please share...!
