Pengertian Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Tata kelola pemerintahan yang
baik atau good governance merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seisi
dunia ini, terutama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sudah menjadi tugas
dan fungsi negara secara umum untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang
baik. Setidaknya terdapat dua lembaga di bawah PBB yang memberikan definisi
masing-masing terhadap frasa tata kelola pemerintahan yang baik tersebut.
United Nation Development Program
(UNDP) atau lembaga PBB untuk pengembangan negara-negara di dunia, memberi
makna terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu suatu latihan dari
kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk
mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian menurut UNDP
ini, terlihat tiga sektor utama dari kewenangan pemerintah yang pada akhirnya
digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Yang dimaksud dengan
masalah-masalah sosial pun dapat begitu bervariasi. Namun apa yang hendak
dituju dari negara adalah kesejahteraan rakyatnya.
Di sisi lain, World Bank atau
Bank Dunia sebagai suatu lembaga yang sering bersinggungan langsung dengan
perekonomian dunia memberikan pemahaman tersendiri bagi kita terkait apa itu
tata kelola pemerintahan yang baik. Ia merupakan suatu penyelenggaraan sistem
pengaturan pembangunan negara yang kuat dan bertanggung jawab dengan tetap
beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Selain itu,
dalam tata kelola pemerintah yang baik akan terjadi penghindaran kesalahan
dalam alokasi dana pembangunan dan dicegahnya korupsi di segala bidang. Good
governance juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas
usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.
Berdasarkan pengertian tadi, kita
dapat mengetahui bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memiliki orientasi
atau hal yang dituju. di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut dari orientasi
tata kelola pemerintahan yang baik:
1. Orientasi yang Ideal
Pada orientasi ini, negara
diminta untuk mencapai tujuan nasional dengan bertitik tolak pada
pengejawantahan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan
beberapa unsur perwakilannya seperti legitimasi, pertanggungjawaban, penegakan
HAM, otonomi daerah dan pembagian kekuasaan, juga jaminan kontrol sosial.
2. Pemerintahan yang Ideal
Maksud dari orientasi ini adalah
pemerintah yang menjalankan fungsinya secara ideal harus melakukan upaya yang
efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan nasional. Adanya orientasi ini
tidak lepas dari sebaik apa kompetensi pemerintah dan sebaik apa struktur juga
mekanisme politik dan sistem administratif
negara yang berfungsi secara efektif dan efisien.
Ciri-Ciri Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Dengan mengetahui pengertian dari
tata kelola pemerintahan yang baik kita dapat sedikit melihat ciri-ciri dari
tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, sejatinya terdapat ciri-ciri lain
yang khas dari tata kelola pemerintahan yang baik. Memahaminya menjadi penting
agar kita dapat lebih waspada dengan jalannya pemerintahan di sekitar kita. Di
bawah ini merupakan uraian lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk ke
dalam kategori ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik:
1. Partisipasi Warga Negara yang
Tinggi
Ciri pertama dari tata kelola
pemerintahan yang baik yaitu tingginya peran serta warga negara dalam setiap
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan
adanya peran serta warga negara, maka jalannya pemerintahan akan lebih
terkendali dan lebih memihak kepada kepentingan rakyat. Peran serta warga
negara yang baik juga menjadikan turunnya tingkat korupsi, kolusi, dan
nepotisme di berbagai bidang. Sejatinya, peran aktif warga negara akan
menjadikan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan merasa terawasi.
2. Supremasi Hukum yang
Ditegakkan oleh Negara
Yang dimaksud supremasi hukum
yaitu kekuasaan hukum serta norma-norma hukum yang menjadi dasar dari segala
hal dan tetap memiliki prinsip berkeadilan. Negara dengan tata kelola
pemerintahan yang baik harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang bulu.
Hal tersebut akan membawa pengaruh positif terhadap tingkat keamanan dan
ketertiban di tengah masyarakat. Penegakkan hukum yang baik akan menghasilkan
masyarakat yang taat hukum dan berani menindak ketidakadilan yang terjadi di
sekitarnya. Apabila hukum dicederai penegakkannya, maka bukan tidak mungkin
apabila segenap warga negara menjadi berkurang kepercayaannya terhadap
pemerintahan.
Baiknya Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Keterbukaan informasi di
pemerintahan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan.
Dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan, maka rakyat
dapat dengan bebas mengambil data terkait pemerintahan dan memberikan kritik
juga saran demi kemajuan negara dengan berdasarkan data tersebut. Transparansi
dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat juga akan memudahkan pengawasan yang
dilakukan baik oleh lembaga legislatif ataupun lembaga yudikatif.
4. Respon yang Baik dari Aparatur
Negara
Tidak dapat kita pungkiri bahwa
dalam penyelenggaraan negara pemerintah berhubungan dengan banyak pihak yang
terkait. Entah itu pihak asing ataupun pihak swasta dalam hal ekonomi atau pun
organisasi non-pemerintah semacam LSM. Semua lembaga tersebut tentunya
membutuhkan respons yang baik dari aparatur negara dalam hal pelaksanaan urusan
mereka yang berkaitan dengan negara. adanya kesemua lembaga tersebut juga
nantinya dapat memajukan negara, baik karena geraknya di bidang ekonomi ataupun
di bidang sosial yang menjadi mitra pemerintah.
5. Pengalokasian Sumber Daya
Negara yang Baik
Sumber daya yang dimaksud dalam
tulisan ini dapat berupa sumber daya manusia, baik rakyat maupun aparatur
negara. selain itu, sumber daya alam dan budaya juga termasuk ‘harta’ yang
dimiliki oleh suatu negara. maka dari itu, penggunaan sumber daya negara dengan
efektif dan efisien menjadi salah satu ciri yang paling menonjol dari tata
kelola pemerintahan yang baik. Hasil dari alokasi sumber daya negara yang baik
dapat terlihat dari majunya sektor pemerintahan, sektor perekonomian, sektor
budaya, dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Apabila yang terjadi
adalah hal yang sebaliknya, maka bisa jadi negara tersebut belum memiliki tata
kelola pemerintahan yang baik.
6. Pertanggungjawaban Pemerintah
yang Jelas
Dalam melaksanakan tugasnya untuk
menjalankan pemerintahan, maka pemerintah harus rutin untuk memberikan laporan
pertanggungjawabannya untuk selanjutnya dievaluasi oleh rakyat atau secara
lebih khususnya dewan perwakilan rakyat. Salah satu tugas dan fungsi DPR adalah
mengawasi dan meminta pertanggungjawaban presiden dalam wadah MPR bersama DPD.
Pertanggungjawaban pemerintah pun harus dilakukan dalam rentang waktu yang
tidak berjauhan agar segenap rakyat mengetahui kinerja dari aparatur negara.
7. Memiliki Visi Pembangunan yang
Luas
Salah satu ciri tata kelola
pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan tersebut memiliki visi
pembangunan negara yang luas. Yang dimaksud dengan visi pembangunan yang luas sendiri
yaitu suatu tujuan pembangunan dipertimbangkan secara matang dan mendalam serta
mempertimbangkan aspek kemajuan zaman dalam menentukan tujuan pembangunan
tersebut. Nantinya, visi pembangunan tersebut akan menjadi dasar bagi
pemerintahan untuk merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan dan merakyat.
Selain itu, visi pembangunan juga menjadi dasar untuk mengevaluasi jalannya
pemerintahan. Dalam kasus negara Indonesia, yang menjadi dasar visi pembangunan
adalah nilai-nilai dasar Pancasila.
8. Tingginya Orientasi Terhadap
Tujuan Bersama
Suatu negara dengan tata kelola
pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan
bersama. Tata kelola pemerintahan harus dapat menjadi sarana dari kepentingan
yang berbeda agar diperoleh pilihan yang berkeadilan dan menuju kepentingan
bersama. Adanya orientasi yang tinggi terhadap tujuan bersama akan meningkatkan
persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Hal ini akan menjadikan ketertiban
dan keamanan segenap warga negara menjadi lebih mudah untuk dijaga.
dari berbagai sumber
Labels:
good government,
ppkn
Thanks for reading Materi 6 PPKn 6c. Tata Kelola Pemerintah yang Baik. Please share...!
