Latar Belakang Masuknya Jepang Ke Indonesia
Jepang
merupakan salah satu negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia. adapun masa
kependudukan Jepang di Indonesia ada antara tahun 1942 hingga tahun 1945.
Kedatangan negara Jepang ke Indonesia bermula pada tanggal 1 Maret 1942. Pada
waktu itu, negara Jepang telah sukses mendaratkan tentara- tentaranya di pulau
jawa dengan tiga titik , yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat
dan Kranggan (Jawa Tengah).
Kedatangan Jepang di Indonesia tersebut berakibat pada suhu politik yang ada pada saat itu. Bahkan pemerintahan Belanda yang pada waktu itu masih berkuasa di Indonesia segera menyerah tanpa syarat kepada Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Serah terima kekuasaan Belanda kepada pemerintahan Jepang tersebut kemudian diadakan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati.
Dengan berakhirnya serah terima tersebut, menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan akan dimulainya kekuasaan baru yang dipimpin oleh pemerintahan Jepang. Ketika pertama kali Jepang berkuasa di Indonesia, kemudian ia membentuk Indonesia menjadi tiga wilayah komando. Adapun ketiga wilayah komando tersebut yaitu meliputi tentara ke – 16 di Pulau Jawa dan Madura yang berpusat di wilayah Batavia , Tentara ke – 25 di Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan yang terakhir yaitu armada selatan ke -2 terdapat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara , dan Papua Barat yang berpusat di kota Makassar.
Pada saat orang Jepang datang ke Indonesia , mereka disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia (orang- orang Jawa). Hal tersebut dikarenakan masyarakat pada saat itu menganggap bahwa kedatangan tentara Jepang ke Indonesia telah sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Oleh karena sikap rakyat yang baik dan bersahabat tersebut telah memudahkan orang- orang Jepang dalam mendirikan pemerintahan militernya. Sikap rakyat Indonesia kapada orang – orang Jepang seperti tersebut disebabkan rakyat Indonesia tidak menyadari bahwasannya mereka telah mendapatkan propaganda dari pihak Jepang.
Pihak
Jepang mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia karena pihak Jepang Tentara
Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan
rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu
memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia Jepang akan memajukan dan
menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang
menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah “saudara tua”, jadi Jepang
dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia,
Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama “Gerakan Tiga A”. juga
slogan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia. Kemudian, Jepang pun
mengangkat orang- orang pribumi untuk menduduki di berbagai kursi pemerintahan
dengan menghapuskan prinsip turun temurun dan yang terakhir yaitu Jepang
menetapkan wilayah- wilayah Voorstenlanden sebagai daerah istimewa (Kochi)
Adapun
tujuan Jepang melakukan propaganda tersebut adalah untuk membuat masyarakat
pribumi Indonesia menerima didirikannya pemerintahan militer, untuk mengarahkan
kebijakan-kebijakan pemerintah militer agar dapat menghapuskan pengaruh-
pengaruh barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa agar Jepang
mendapatkan kemenangan ketika melakukan perang Asia Timur Raya.
Masa Pendudukan/Penjajahan Jepang
Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintahan militer
pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7 Maret 1942), Pembesar Bala
Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala ‘kekuasaan yang dulu
dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan Belanda).
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas
wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat
(Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah
kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:
· Daerah Jawa dan Madura dengan
pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.
· Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah
Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daera
Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada di bawah kekuasaan
Rikugun.
· Daerah Kalimantan, Sulawesi,
Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun.
1.
Pemerintahan Militer
Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas
Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam
aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). Oleh karena itu,
pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di
seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi
tiga wilayah pemerintahan militer.
a.
Pemerintahan
militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk
Sumatera. Pusatnya di Bukittinggi.
b.
Pemerintahan
militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan) untuk Jawa
dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian
ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).
c.
Pemerintahan
militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan,
Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar.
Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan
perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari
segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat
pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan
sementara.
Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang
dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara
lain berisi ketentuan sebagai berikut.
a. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa
Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil
alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
b. Para pejabat pemerintah sipil beserta
pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki
kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
c. Badan-badan pemerintah dan
undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu,
asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.
Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah
sebagai berikut.
a. Gunshirekan (panglima tentara) yang
kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk
pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura.
b. Gunseikan (kepala pemerintahan
militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor
Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut
Gunseikanbu.
2. Pemerintahan Sipil
Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang
yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan
Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan system pemerintahan,
antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah
dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi.
Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil.
Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu
(karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan
Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi
(kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku
(desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu.
Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan
memiliki kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan
legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh
Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga
bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian
ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian). Pemerintah pendudukan Jepang juga
dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting
sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra (otonomi). Daerah ini ini
disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti shu
yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai contoh adalah Kota
Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico.
Organisasi Bentukan
Jepang (Militer dan Semi-Militer) pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
1. PENGERAHAN TENAGA
PEMUDA
Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi pemuda desa,
belum terpengaruh dunia luar (alam pikiran Barat). Para pemuda Indonesia secara
fisik kuat, semangat dan pemberani. Di samping itu, pemuda Indonesia kala itu
jumlahnya cukup besar sehingga memegang peranan penting terhadap Indonesia.
Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, maka pemuda
dimanfaatkan dan dijadikan sasaran utama propaganda Jepang. Berbagai semboyan
seperti Jepang saudara tua, Indonesia sama saja dan Gerakan 3 A memang cukup
menarik kalangan pemuda. Pernyataan Jepang akan persamaan dinilai sebagai
bentuk perubahan dari keadaan masa Belanda yang begitu diskriminatif dan kejam.
Jepang memang sangat cerdik, sebelum membentuk organisasi
semi-militer dan militer secara resmi, mereka terlebih dahulu melatih para
pemuda dengan pendidikan guna meningkatkan kedisiplinan, semangat juang dan
jiwa kesatria para pemuda.
Cara untuk menanamkan nilai tersebut diantaranya dengan
pendidikan umum (sekolah dasar dan menengah) dan pendidikan khusus (pelatihan
oleh Jepang). Adapun bentuk pelatihan oleh Jepang diantaranya yaitu :
·
BPAR
(Barisan Pemuda Asia Raya).
·
San
A Seinen Kutensho di bawah Gerakan 3A.
2. ORGANISASI
SEMI-MILITER
1). SEINENDAN
Seinendan (Korps Pemuda) adalah organisasi yang dibentuk
Jepang dengan beranggotakan para pemuda berusia 14-22 tahun. Seinendan
didirikan tepatnya pada tanggal 29 April 1943 dengan beranggotakan sekiranya
3500 orang pemuda dari seluruh Jawa.
Tujuan Seinendan
Tujuan Jepang membentuk Seinendan untuk mendidik dan melatih
para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan
sendiri.
Namun dibalik itu, ada tujuan lain dengan dibentuknya
Seinendan ini. Jepang melatih para pemuda Indonesia juga dimaksudkan untuk
memperoleh tenaga cadangan dari pemuda guna memenangkan peperangan Asia Timur
Raya melawan Sekutu.
Fungsi Seinendan
Dalam pertahanan peperangan, Seinendan difungsikan sebagai
barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang.
Agar lebih efektif dan efisien, pengkoordinasian Seinendan
diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah tingkat syu, diketuai
syucokan. Begitu juga di daerah ken, ketuanya kenco dan seterusnya.
Adapun tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjadi anggota
Seinendan antara lain, Latif Hendraningrat dan Sukarni.
2). KEIBODAN
Keibodan (Korps Kewaspadaan) adalah organisasi semimiliter
yang anggotanya adalah pemuda berusia antara 25 sampai 35 tahun. Organisasi ini
dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu Polisi Jepang
pada masa penjajahan di Indonesia.
Keibodan juga memiliki ketentuan utama agar setiap orang yang
dapat masuk harus memiliki badan yang sehat dan berkepribadian baik. Jika
dilihat dari usia anggotanya, keibodan lebih siap dan matang untuk membantu
tentara Jepang dalam keamanan dan ketertiban.
Contoh kegiatan dalam membantu poisi yaitu mengatur lalu
lintas dan pengamanan desa.
Organisasi Seinendan dan Keibodan didirikan di seluruh daerah
Indonesia, meski namanya berbeda-beda. Misalnya di Sumatera dikenal dengan
Bogodan dan di Kalimantan disebut dengan Borneo Konan Kokokudan/Sameo Konen
Hokokudan. Selain di Indonesia, penduduk Cina juga mengenal organisasi ini
dengan sebutan Kakyo Keibotai.
3). FUJINKAI
Fujinkai (Perkumpulan Wanita) adalah organisasi semi militer
Jepang yang beranggotakan para wanita, dibentuk pada bulan Agustus 1943.
Pembentukan organisasi ini di prakarsai oleh para istri pegawai daerah dan
diketuai oleh isteri-istri kepala daerah tersebut.
Untuk anggota dari Fujinkai itu sendiri minimal harus berusia
15 tahun. Tugas utama Fujinkai ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan
kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus.
Saat situasi semakin memanas, Fujinkai dilatih militer
sederhana, bahkan pada tahun 1944 dibentuk “Pasukan Srikandi” guna membantu
perang melawan Sekutu.
4). SUISHINTAI (BARISAN
PELOPOR)
Latar Belakang Suishintai
Latar belakang dibentuknya Suishintai yaitu atas dasar
keputusan rapat Chuo-Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat). Salah satu keputusan
rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk
memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan dalam rangka mempertahankan tanah
airnya dari serangan musuh.
Rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat pada tanggal 1
November 1944 yang kemudian Jepang membentuk organisasi bernama “Suishintai”
dalam bahasa Indonesia “Barisan Pelopor”.
Tujuan Suishintai
Melalui organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan
kesadaran masyarakat sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan
Indonesia.
Suishintai juga mengadakan pelatihan militer bagi para
pemuda, walaupun menggunakan peralatan sederhana (seperti bambu runcing dan
senapan kayu). Selain itu juga, Suishintai dilantih untuk menggerakkan massa,
memperkuat pertahanan dan hal lain yang intinya untuk kesejahteraan rakyat.
5). KAIKYO SEINEN
TEISHINTI (HIZBULLAH)
Hizbullah (Tentara Allah) adalah organisasi semimiliter yang
dibentuk Jepang dengan beranggotakan para sukarelawan khusus pemuda Islam.
Latar belakang dibentuknya Hizbullah
Akibat peperangan Asia Timur Raya, Jepang semakin terdesak
dan mengalami kesulitan karena banyak mengalami kekalahan. Keadaan tersebut
memicu Jepang untuk menambah kekuatan dengan merencanakan pembentukan pasukan
cadangan sebanyak 40.000 orang (terdiri dari para pemuda Islam).
Rencana Jepang tersebut cepat menyebar di tengah masyarakat
dan segera disambut positif dari tokoh-tokoh Masyumi, pemuda Islam Indonesia
dan pihak lainnya.
Bagi Jepang, pasukan Islam ini digunakan untuk membantu
memenangkan perang, namun bagi Masyumi pasukan Islam terebut digunakan untuk
persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Sehubungan dengan itu, pemimpin-pemimpin Masyumi mengusulkan
kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri dari
pemuda Islam. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1944 dibentuklah organisasi
semimiliter yang terdiri dari pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamai
Hizbullah (Tentara Allah) dalam istilah Jepangnya yaitu Kaikyo Seinen
Teishinti.
Tugas pokok Hizbullah
a.
Sebagai
tentara cadangan :
ü Membantu tentara Dai Nippon.
ü Melatih diri, jasmani dan rohani
dengan segiat-giatnya.
ü Menjaga bahaya udara dan mengintai
mata-mata musuh.
ü Menggiatkan dan menguatkan
usaha-usaha untuk kepentingan perang.
b.
Sebagai
pemuda Islam
ü Membela agama dan umat islam di
Indonesia.
ü Menyiarkan agama Islam.
ü Memimpin umat Islam untuk taat
beragama.
6). GOKUKUTAI
Gokukutai (Barisan Pelajar) adalah organisasi yang
mengikutsertakan pelajar untuk berperang karena desakan militer akibat
peperangan.
3. ORGANISASI MILITER
RESMI
1). HEIHO
Heiho (Pasukan Pembantu Prajurit Jepang) adalah organisasi
yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer,
baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut.
Heiho dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat
Markas Besar Umum Kerajaan jepang pada tanggal 2 September 1942 yang kemudian
pada bulan April 1945 menjadi cikal bakal organisasi ini.
Tujuan dan Kegiatan Heiho
Tujuan didirikannya Heiho yakni sebagai pembantu kesatuan
angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari tentara Jepang. Adapun
kegiatannya yaitu :
ü Membangun pertahanan.
ü Menjaga kamp pertahanan.
ü Membantu tentara Jepang dalam
peperangan.
Organisasi ini memang dikhususkan untuk bidang kemiliteran
sehingga jauh lebih terlatih dibanding organisasi-organisasi lainnya. Heiho sendiri
juga dibagi menjadi beberapa bagian, baik di angkatan darat, angkatan laut
maupun bagian kepolisian.
Heiho juga memanfaatkan pasukannya sebagai tenaga kasar yang
dibutuhkan dalam peperangan, contohnya memelihara berbagai senjata perang dan
memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk.
2). PETA
PETA (Pembela Tanah Air) adalah organisasi militer yang
dibentuk Jepang dengan tujuan menambah kesatuan tentara guna memperkuat
organisasi sebelumnya, yaitu Heiho.
Walaupun Jepang semakin terdesak karena perang melawan
Sekutu, Jepang tetap berusaha mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu.
Karena Heiho dipandang belum memadai, maka dibentuklah suatu organisasi militer
yang dinamai PETA (Pembela Tanah Air).
Adapun tokoh-tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh
besar diantaranya yaitu, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi
dan Jenderal Ahmad Yani.
Perbedaan Antara Heiho dengan PETA
Heiho
ü Organisasi Heiho secara resmi
ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang, baik Angkatan Darat maupun
Angkatan Laut.
ü Heiho bertugas untuk mengumpulkan
pajak dari rakyat.
ü Didirikannya Heiho bertujuan untuk
membantu tentara Jepang berperang melawan Sekutu.
ü Tidak ada orang Indonesia yang
berpangkat perwira dalam Heiho, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang
(tidak diperbolehkan jadi perwira).
PETA
ü Organisasi PETA tidak secara resmi
ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang, namun langsung di bawah
pemerintahan Jepang.
ü Organisasi PETA bertugas sebagai
mata-mata Jepang, baik itu dalam membela atau mempertahankan tanah air
Indonesia dari serangan Sekutu.
ü Organisasi PETA bertujuan untuk
membantu tentara Jepang berperang melawan Sekutu (sama dengan Heiho).
ü PETA lebih fleksibel dalam
kedudukannya, dalam hal kepangkatan ada orang Indonesia yang menjadi perwira
(diperbolehkan jadi perwira).
Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia
Dampak Pendudukan Jepang dalam
Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa Indonesia
Jepang sebagai Negara Asia yang mampu mengusir Belanda dari
Indonesia tentu memberikan pengeruh terhadap perkembangan bangsa
Indonesia. Saat Jepang menjajah
Indonesia, mereka melakukan berbagai tindakan yang mampu memberikan dampak bagi
bangsa Indonesia. Dampak tersebut ada sisi negatifnya ada juga sisi positifnya.
Kebijakan Jepang saat menduduki Indonesia tidak sepenuhnya merugikan, ada
beberapa kebijakan yang memberi kesan positif bagi perkembangan bangsa
Indonesia.
A. Dampak Positif
Pendudukan Jepang
1. Bidang Politik
ü Melarang penggunaan Bahasa Belanda
dan memperbolehkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
ü Dibentuknya badan persiapan
kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan badan persiapan
ini, muncullah ide Pancasila.
ü Mendukung semangat Anti-Belanda,
sehingga secara tidak langsung Jepang ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme
Indonesia.
ü Memberi kesempatan bagi rakyat
Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik.
2. Bidang Ekonomi
ü Didirikannya koperasi yang bertujuan
untuk kepentingan bersama.
ü Diperkenalkannya sistem baru bagi
pertanian yaitu line system. Sistem ini akan memberikan pengaturan bercocok
tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan produksi pangan.
3. Bidang Sosial
ü Mulai berkembangnya tradisi kerja
bakti massal melalui kinrohosi.
ü Munculnya sikap persatuan dan
kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia.
ü Bangsa Indonesia mengalami berbagai
pembaharuan akibat didikkan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan
yang tinggi akan harga dirinya.
ü Pembentukan strata masyarakat hingga
tingkat paling bawah yaitu Tonarigami atau Rukun Tetangga (RT).
4. Bidang Budaya
ü Jepang mendirikan Keimin Bunka
Shidosho (Pusat Kebudayaan) tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini
mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia.
ü Pembentukan Persatuan Aktris Film
Indonesia (PERSAFI) yang bertujuan mendorong aktris-aktris profesional dan
amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa
asing ke Bahasa Indonesia.
5. Bidang Pendidikan
ü Dalam pendidikan diperkenalkannya
sistem Nippon Sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.
ü Mendirikan sekolah seperti SD 6
tahun, SLTP/SMP 9 tahun dan SLTA/SMA.
6. Bidang Birokrasi dan Militer
ü Jepang memberikan pelatihan
militer-semimiliter kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi
keperluan perang Jepang. Seperti mengikutsertakan pemuda ke organisasi
keibodan, heiho, suisintai dan sebagainya.
ü Peninggalan peralatan militer dan
infrastruktur perang milik Jepang yang dapat digunakan sebagai modal untuk
mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu,
bangak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai oleh pemuda Indonesia.
B. Dampak Negatif Pendudukan Jepang
1. Bidang Politik
ü Dilarangnya kegiatan politik dan
dibubarkannya organisasi politik yang ada.
ü Dilarangnya segala jenis rapat dan
kegiatan politik.
2. Bidang Ekonomi
ü Jepang mengeksploitasi SDA dan SDM
untuk kepentingan perang.
ü Jepang mengmbil secara paksa makanan,
pakaian dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi.
ü Terjadinya inflasi dan krisis ekonomi
yang sangat menyengsarakan rakyat.
ü Terputusnya hubungan antar daerah
akibat dari self sufficiency.
ü Kegiatan ekonomi diarahkan untuk
kepentingan perang sehingga seluruh potensi SDA dan bahan mentah lainnya
digunakan untuk mendukung industri perang.
ü Penerapan sanksi yang berat oleh
Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat.
ü Menerapkan sistem ekonomi perang dan
sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan
perang).
3. Bidang Sosial
ü Adanya praktik perbudakan wanita
(yugun ianfu). Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita
penghibur bagi perang Jepang.
ü Kegiatan romusha yang menyengsarakan
dan memiskinkan rakyat.
ü Pembatasan pers sehingga tidak ada
pers yang independent dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang.
ü Terjadinya kondisi yang parah dan
maraknya tindak kriminal seperti perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.
4. Bidang Pendidikan
ü Banyak guru-guru yang dipekerjakan
sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan
secara tajam.
5. Bidang Birokrasi dan Militer
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara
Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang/menentang dari
Jepang.
Labels:
materi sejarah,
pendudukan jepang,
sejarah
Thanks for reading Materi 7 Sejarah : 7a. pendudukan Jepang. Please share...!
